Pengosongan Dimulai, Pengelola GBK Pastikan Lahan Hotel Sultan Sudah Dikuasai Negara


Warga melintas di depan Hotel Sultan, kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (29/9/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
MerahPutih.com - Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) berencana untuk memulai upaya pengosongan Hotel Sultan, Rabu (4/10).
Tindakan ini dilakukan setelah tenggat waktu yang diberikan kepada pemilik dan manajemen untuk mengosongkan lahan tersebut telah habis.
Baca Juga:
PPKGBK akan memasang spanduk di beberapa titik di sekitar Hotel Sultan yang menegaskan bahwa lahan yang ditempati oleh bangunan yang dikelola oleh PT Indobuildco adalah aset negara.
Pemerintah telah mengambil langkah-langkah persuasif agar Indobuildco bersedia untuk mengosongkan lahan blok 15 setelah berakhirnya hak guna bangunan (HGB) 26/Gelora dan 27/Gelora.
Namun, hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda kerja sama dari pihak Indobuildco.
Direktur Keuangan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Hendry Arisandi menyampaikan, pemasangan spanduk dan pelang sebagai pemberitahuan kawasan Hotel Sultan merupakan tanah milik negara.
Sementara itu, Direktur Umum PPK GBK Hadi Sulistia menambahkan, adapula pos pengamanan yang akan didirikan di sekitar kawasan Hotel Sultan.
Baca Juga:
Hal ini merupakan deklarasi kepemilikan atau penguasaan hak lahan negara.
"Jadi tanah ini adalah secara sah dan meyakinkan sudah melalui berbagai proses hukum itu adalah tanah milik negara," kata dia kepada awak media di Jakarta.
Sementara itu, Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi A Kusumo mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan rencana pengembangan kawasan Gelora Bung Karno dalam jangka panjang.
"Yang bertujuan untuk mengubahnya menjadi kawasan terintegrasi dan modern dengan pengelolaan berstandar internasional," kata Kusumo. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Polda Metro Sebar Kontak Telepon ‘Posko Orang Hilang’, Terima Laporan Anggota Keluarga atau Kerabat yang tak Ada Kabar

27 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Karyoto hingga Suyudi Jadi Komjen

Komisi Khusus Bakal Dibentuk, Presiden Prabowo Segera Reformasi Total Institusi Kepolisian

Prabowo Dikabarkan Segera Bentuk Komisi Reformasi Polri dan Tim Investigasi Prahara Agustus

IPW Apresiasi Langkah Tegas TNI-Polri, Sebut Aspirasi Harus Dilakukan dengan Cara Damai

Beda Saat Tahun 1998, Pam Swakarsa Versi Terkini Dinilai Tidak Akan Mengandung Unsur Politis yang Merugikan Publik

Kapolri Izinkan Aparat TNI/Polri Bubarkan Pendemo jika Terjadi Kekacauan yang Ganggu Perekonomian Nasional

YLBHI Sebut Tindakan Aparat dalam Penanganan Demo Mengarah Teror terhadap Rakyat

Pengamat Tuntut Cara Polri Tangani Demo Harus Diubah, Jangan Sampai Makan Korban Jiwa Lagi

Prabowo Ungkap Kondisi Korban Aksi Ricuh di RS Polri, Ada yang Terbakar Leher, Paha, hingga Alat Vital
