Pengkritik Ganjar Pranowo Bakal Jadi Ketua Komisi III DPR

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 November 2021
Pengkritik Ganjar Pranowo Bakal Jadi Ketua Komisi III DPR

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbincang dengan Kepala BNPT Boy Rafli Amar di Semarang, Senin (15/11). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akan melakukan perombakan pimpinan di DPR. Salah satu pimpinan Komisi DPR yang jadi jatah PDI Perjuangan, Komisi III DPR yang berkaitan dengan tupoksi bidang hukum akan diganti.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Bambang Wuryanto akan mengisi posisi Ketua Komisi III menggantikan Herman Hery, yang dipindahkan dan menjadi anggota biasa Komisi VII DPR RI.

Baca Juga:

Elektablitas Capai 7 Persen, Sandiaga Dinilai Bisa Saingi Prabowo dan Ganjar

Hal tersebut dipastikan anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno. Namun, ia belum memastikan kapan pengesahan perpindahan antar Komisi antara Bambang dan Herman itu dilakukan.

"Dalam waktu segera," katanya kepada wartawan, Kamis (18/11).

Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto mengaku, pindahnya Herman sebagai perjalanan karier. Hal tersebut penyegaran yang biasa dilakukan.

"Ini tour of duty. Tour of duty biasa," ungkapnya.

Utut melanjutkan, dalam tugasnya di Komisi VII Herman nantinya hanya menjadi anggota biasa, tidak di tempatkan sebagai pimpinan. Keputusan resmi segera disampaikan Ketua DPR RI yang juga politikus PDIP, Puan Maharani.

"Biar nanti yang umumin Ketua DPR RI, bukan saya," katanya.

Anggota DPR RI Komisi XI Hendrawan Supratikno saat diwawancarai di sela jeda istirahat Sidang RAPBN di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2019). ANTARA/Sugiharto Purnama/am.
Anggota DPR RI Komisi XI Hendrawan Supratikno saat diwawancarai di sela jeda istirahat Sidang RAPBN di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2019). ANTARA/Sugiharto Purnama/am.

Nama Herman Herry sempat mencuat dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Salah satu perusahaan, PT Wimukti Graha Elektrindo disebut menjadi pemasok barang-barang bantuan sosial sembako bagi masyarakat terdampa pandemi COVID-19 Kementerian Sosial.

Sedangkan Bambang Wuryanto dalam beberapa pekan terakhir ini, menjadi sorotan karena terus menyerang atau melakukan kritik terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga sesama kader PDI Perjuangan. Ganjar dinilai Bambang Wuryanto terlalu ambisius untuk maju pada 2024.

Bambang yang juga ketua DPD PDIP Jawa Tengah ini, dikenal sebagai pendukung Puan untuk maju menjadi capres atau cawapres 2024. Bahkan, Ganjar tidak dundang dalam beberapa kegiatan partai di Jawa Tengah. (Knu)

Baca Juga:

Wacanakan Gaet Ganjar Jadi Capres, Golkar Sedang Pancing PDIP

#PDIP #Pemilu #Ganjar Pranowo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Bagikan