Pengkritik Ganjar Pranowo Bakal Jadi Ketua Komisi III DPR

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 November 2021
Pengkritik Ganjar Pranowo Bakal Jadi Ketua Komisi III DPR

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbincang dengan Kepala BNPT Boy Rafli Amar di Semarang, Senin (15/11). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akan melakukan perombakan pimpinan di DPR. Salah satu pimpinan Komisi DPR yang jadi jatah PDI Perjuangan, Komisi III DPR yang berkaitan dengan tupoksi bidang hukum akan diganti.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Bambang Wuryanto akan mengisi posisi Ketua Komisi III menggantikan Herman Hery, yang dipindahkan dan menjadi anggota biasa Komisi VII DPR RI.

Baca Juga:

Elektablitas Capai 7 Persen, Sandiaga Dinilai Bisa Saingi Prabowo dan Ganjar

Hal tersebut dipastikan anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno. Namun, ia belum memastikan kapan pengesahan perpindahan antar Komisi antara Bambang dan Herman itu dilakukan.

"Dalam waktu segera," katanya kepada wartawan, Kamis (18/11).

Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto mengaku, pindahnya Herman sebagai perjalanan karier. Hal tersebut penyegaran yang biasa dilakukan.

"Ini tour of duty. Tour of duty biasa," ungkapnya.

Utut melanjutkan, dalam tugasnya di Komisi VII Herman nantinya hanya menjadi anggota biasa, tidak di tempatkan sebagai pimpinan. Keputusan resmi segera disampaikan Ketua DPR RI yang juga politikus PDIP, Puan Maharani.

"Biar nanti yang umumin Ketua DPR RI, bukan saya," katanya.

Anggota DPR RI Komisi XI Hendrawan Supratikno saat diwawancarai di sela jeda istirahat Sidang RAPBN di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2019). ANTARA/Sugiharto Purnama/am.
Anggota DPR RI Komisi XI Hendrawan Supratikno saat diwawancarai di sela jeda istirahat Sidang RAPBN di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2019). ANTARA/Sugiharto Purnama/am.

Nama Herman Herry sempat mencuat dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Salah satu perusahaan, PT Wimukti Graha Elektrindo disebut menjadi pemasok barang-barang bantuan sosial sembako bagi masyarakat terdampa pandemi COVID-19 Kementerian Sosial.

Sedangkan Bambang Wuryanto dalam beberapa pekan terakhir ini, menjadi sorotan karena terus menyerang atau melakukan kritik terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga sesama kader PDI Perjuangan. Ganjar dinilai Bambang Wuryanto terlalu ambisius untuk maju pada 2024.

Bambang yang juga ketua DPD PDIP Jawa Tengah ini, dikenal sebagai pendukung Puan untuk maju menjadi capres atau cawapres 2024. Bahkan, Ganjar tidak dundang dalam beberapa kegiatan partai di Jawa Tengah. (Knu)

Baca Juga:

Wacanakan Gaet Ganjar Jadi Capres, Golkar Sedang Pancing PDIP

#PDIP #Pemilu #Ganjar Pranowo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Bagikan