Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pengkritik Ganjar Pranowo Bakal Jadi Ketua Komisi III DPR

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 November 2021
Pengkritik Ganjar Pranowo Bakal Jadi Ketua Komisi III DPR

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbincang dengan Kepala BNPT Boy Rafli Amar di Semarang, Senin (15/11). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akan melakukan perombakan pimpinan di DPR. Salah satu pimpinan Komisi DPR yang jadi jatah PDI Perjuangan, Komisi III DPR yang berkaitan dengan tupoksi bidang hukum akan diganti.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Bambang Wuryanto akan mengisi posisi Ketua Komisi III menggantikan Herman Hery, yang dipindahkan dan menjadi anggota biasa Komisi VII DPR RI.

Baca Juga:

Elektablitas Capai 7 Persen, Sandiaga Dinilai Bisa Saingi Prabowo dan Ganjar

Hal tersebut dipastikan anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno. Namun, ia belum memastikan kapan pengesahan perpindahan antar Komisi antara Bambang dan Herman itu dilakukan.

"Dalam waktu segera," katanya kepada wartawan, Kamis (18/11).

Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto mengaku, pindahnya Herman sebagai perjalanan karier. Hal tersebut penyegaran yang biasa dilakukan.

"Ini tour of duty. Tour of duty biasa," ungkapnya.

Utut melanjutkan, dalam tugasnya di Komisi VII Herman nantinya hanya menjadi anggota biasa, tidak di tempatkan sebagai pimpinan. Keputusan resmi segera disampaikan Ketua DPR RI yang juga politikus PDIP, Puan Maharani.

"Biar nanti yang umumin Ketua DPR RI, bukan saya," katanya.

Anggota DPR RI Komisi XI Hendrawan Supratikno saat diwawancarai di sela jeda istirahat Sidang RAPBN di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2019). ANTARA/Sugiharto Purnama/am.
Anggota DPR RI Komisi XI Hendrawan Supratikno saat diwawancarai di sela jeda istirahat Sidang RAPBN di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2019). ANTARA/Sugiharto Purnama/am.

Nama Herman Herry sempat mencuat dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Salah satu perusahaan, PT Wimukti Graha Elektrindo disebut menjadi pemasok barang-barang bantuan sosial sembako bagi masyarakat terdampa pandemi COVID-19 Kementerian Sosial.

Sedangkan Bambang Wuryanto dalam beberapa pekan terakhir ini, menjadi sorotan karena terus menyerang atau melakukan kritik terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga sesama kader PDI Perjuangan. Ganjar dinilai Bambang Wuryanto terlalu ambisius untuk maju pada 2024.

Bambang yang juga ketua DPD PDIP Jawa Tengah ini, dikenal sebagai pendukung Puan untuk maju menjadi capres atau cawapres 2024. Bahkan, Ganjar tidak dundang dalam beberapa kegiatan partai di Jawa Tengah. (Knu)

Baca Juga:

Wacanakan Gaet Ganjar Jadi Capres, Golkar Sedang Pancing PDIP

#PDIP #Pemilu #Ganjar Pranowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
Dituduh Curi Ayam Aduan Hingga Tewas, Kasus Pengeroyokan Warga di Tabanan Bikin PDIP Pasang Badan
PDIP akan selalu mendukung keadilan bagi rakyat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 26 Juli 2026
Dituduh Curi Ayam Aduan Hingga Tewas, Kasus Pengeroyokan Warga di Tabanan Bikin PDIP Pasang Badan
Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Bagikan