Wacanakan Gaet Ganjar Jadi Capres, Golkar Sedang Pancing PDIP

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 November 2021
Wacanakan Gaet Ganjar Jadi Capres, Golkar Sedang Pancing PDIP

Golkar. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Golkar membuka wacana untuk mencalonkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Langkah itu disebut akan ditempuh jika Ganjar tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan (PDIP).

Pengamat kebijakan publik Universitas Serang Raya, Ahmad Sururi menilai, pernyataan yang dilontarkan Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid, dapat dimaknai untuk melihat respons PDIP.

Baca Juga:

Golkar Diprediksi Menang Banyak Jika Sukses Gandeng Ganjar di Pilpres 2024

"Bisa dalam pancingan saja, mencoba melemparkan isu bagaimana reaksi partai lain terutama PDIP, hal itu tentunya menjadi hal biasa," kata Sururi kepada wartawan, Selasa, (16/11).

Ia melanjutkan, Golkar saat ini sedang fokus melakukan konsolidasi internal untuk mematangkan rencana mengusung sang Ketum Airlangga Hartanto, maju pada Pilpres 2024.

"Dan menjadi kontradiktif jadinya kalau kita lihat beberapa waktu lalu Airlangga diwacanakan. Ini perlu disikapi kebijakan politiknya benar-benar mendukung Airlangga atau mau Ganjar," ujarnya.

Menurut dia, pernyataan Nurdin Halid hanya untuk melempar isu saja. Golkar diyakini tidak serius mewacanakan mengusung Ganjar yang notabene adalah kader PDIP.

"Karena rencananya Airlangga yang akan diusung," imbuhnya.

Partai Golkar, lanjut Sururi, mahir dalam membaca peluang atau fenomena terkait hal tersebut menjelang kontestasi politik lima tahunan.

"Curi start melalui wacana dengan melempar isu dalam konteks memancing dan menunggu reaksi partai lain," katanya.

Selain itu, Survei Y-Publica menunjukkan, simulasi pasangan calon presiden untuk Pemilu 2024 Perbowo Subianto dan Puan Maharani unggul tipis elektabilitasnya dibandingkan Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto.

Lembaga Survei Y-Publica melakukan simulasi terhadap pasangan capres/cawapres dengan memasangkan lima nama capres paling kuat dengan lima tokoh yang layak menjadi cawapres. Kelima capres tersebut adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbincang dengan seorang lansia penerima vaksin COVID-19 pada sentra vaksinasi di Kawasan PRPP, Kota Semarang. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbincang dengan seorang lansia penerima vaksin COVID-19 pada sentra vaksinasi di Kawasan PRPP, Kota Semarang. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)


Lalu, kelima cawapres adalah Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, Erick Thohir, dan Gatot Nurmantyo. Hasilnya pasangan Prabowo-Puan paling diunggulkan oleh publik, bersaing ketat dengan pasangan Ganjar-Airlangga.


"Dalam simulasi terhadap pasangan capres/cawapres, Prabowo-Puan unggul tipis terhadap Ganjar-Airlangga," kata Rudi Hartono.


Prabowo-Puan didukung oleh 85,6 persen, sedangkan yang tidak mendukung 12,1 persen dan sisanya tidak tahu/tidak menjawab 2,3 persen. Pasangan Ganjar-Airlangga didukung oleh 84,1 persen, tidak mendukung 11,2 persen, dan tidak tahu/tidak menjawab 4,7 persen. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Diprediksi 'Dorong' Ganjar Jika Partai Lain Calonkan Prabowo atau Anies

#PDIP #Ganjar Pranowo #Pemilu #Pilpres #Golkar
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Ganjar menambahkan bahwa media seni dan budaya penting untuk melatih kepekaan agar para pemimpin dan masyarakat selalu sadar terhadap realitas.
Alwan Ridha Ramdani - 33 menit lalu
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Bagikan