Pengamat Kritik Perbedaan Pendapat Moeldoko-Wiranto soal Papua

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 04 September 2019
Pengamat Kritik Perbedaan Pendapat Moeldoko-Wiranto soal Papua

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Wempy Hadir mengkritik perbedaan pendapat antara Menkopolhukam Wiranto dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko soal perlunya bantuan asing dalam menangani konflik Papua.

Menurut Wempy, perbedaan sikap itu bisa menimbulkan tafsir yang berbeda di mata publik. "Publik bisa saja menilai bahwa terjadi miskomunikasi di antara pembantu presiden," kata Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (4/9).

Baca Juga:

Tak Etis Jika Posisi Ketua MPR Diberikan ke Oposisi

Direktur Indo Polling Network ini menambahkan, hal ini tentu tidak baik bagi citra presiden Jokowi jika tidak segera diatasi dengan terukur. "Apalagi ini soal Papua dan keterlibatan pihak negara lain," jelasnya.

Pengamat politik Wempy Hadir (wempyhadir.wordpress.com)
Pengamat politik Wempy Hadir (wempyhadir.wordpress.com)

Wempy beranggapan, Publik sangat alergi atas keterlibatan negara lain dalam urusan domestik Indonesia. Bahkan beberapa wartawan dari Australia yang meliput aksi di Papua diekstradisi.

"Hal ini dilakukan demi kepentingan nasional kita (national internet),"jelas Wempy.

Wempy melihat bahwa ini bukan soal cari panggung di antara dua jendral yang tidak tahu apakah mereka masih bertahan atau tidak di periode yang kedua Jokowi.

Ini soal lemahnya koordinasi di antara mereka, dengan demikian tidak heran ketika ada dua pandangan yang berbeda dari lembaga resmi negara.

Baca Juga:

Pertemuan Prabowo dan Ketum PPP Bahas Posisi Ketua MPR Hingga Jatah Menteri

"Hal ini tidak boleh terulang kembali karena bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik (distrust) dan bisa berdmapak buruk terhadap pemerintahan Jokowi," pungkas Wempy.

Sebelumnya, Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Amerika Serikat mendukung kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua. Dukungan itu, kata Moeldoko, disampaikan pejabat baru Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs.

Moeldoko mengatakan, dukungan yang diberikan Amerika Serikat dari segala sisi, khususnya diplomatik dalam menjaga situasi bersama. Sebab, AS juga memiliki kegiatan bisnis di Papua. "Intinya bahwa Amerika memberikan dukungan penuh," katanya. Hal berbeda justru diungkapkan Wiranto. Ia dengan tegas menolak adanya bantuan asing. (Knu)

Baca Juga:

Pengamat Prediksi Mahfud MD dan AHY Paling Kuat Masuk Kabinet Jokowi

#Papua #Jenderal Moeldoko #Wiranto
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Aparat gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 meningkatkan langkah pengamanan dengan melaksanakan olah TKP lanjutan, patroli gabungan, serta razia di sejumlah titik
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Indonesia
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pembangunan lumbung pangan di Papua. Hal itu menjadi pelajaran dari berbagai bencana alam yang melanda Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Indonesia
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, menargetkan 2.500 SPPG di Papua bisa beroperasi penuh pada 17 Agustus 2026.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Indonesia
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas bagi rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Indonesia
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Banyak mahasiswa asal Papua yang belajar di luar negeri belum menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan melalui LPDP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Bagikan