Tak Etis Jika Posisi Ketua MPR Diberikan ke Oposisi

Merahputih.com - Posisi ketua MPR merupakan jabatan sangat strategis sebagai sebuah lembaga tinggi negara. Sehingga tak jarang saat ini banyak partai yang berebut menjadi Ketua dari lembaga itu.

Pengamat politik Wempy Hadir menilai, di jaman orde baru, lembaga ini menjadi lembaga tertinggi negara. Dia mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan presiden.

"Selain itu presiden bertanggungjawab terhadap MPR. Bila pertanggungjawaban presiden tidak diterima oleh MPR, maka presiden tidak boleh mengikuti calon presiden. Hal tersebut dialami oleh B.J Habibie ketika LPJ-nya ditolak oleh MPR," kata Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (23/7).

Baca Juga: Gerindra: Prabowo yang Bakal Tentukan Ketua MPR

Wempy melanjutkan, yang kelak menjadi ketua MPR mestinya orang yang mempunyai pengalaman yang luas serta mempunyai landasan pemikiran kebangsaan. "Maka posisi ini layak untuk diberikan kepada kader yang memiliki paham kebangsaan yang utuh," jelas Direktur Indo Polling Network ini.

"Saya kira ada banyak kader mumpuni dari partai pemenang pemilu. Kalu dari PDIP ada Dr. Achmad Basarah. Dari partai Golkar, PKB dan Nasdem juga ada," tambah Wempy.

Secara etika, lanjut Wempy, posisi ketua MPR mestinya diberikan kepada partai penguasa. Seperti PDIP, Golkar hingga PKB. "Sehingga bisa melakukan konsolidasi lintas partai di parlemen," jelas Wempy.

Namun posisi ketua MPR tidak terlepas dari kompromi politik diantara partai pemenang pemilu yakni koalisi Jokowi-Maruf Amin.

Baca Juga: Tanggapi Gerindra, Politisi Golkar: Logisnya Kami Duduki Kursi Ketua MPR

Sangat tidak etis kalau posisi ketua MPR diberikan kepada partai di lluar koalisi Jokowi-Maruf Amin. Karena hal tersebut bisa saja digunakan untuk melakukan bergaining dalam berbagai keputusan dan kebijakan pemerintah kedepan.

"Jadi sebaiknya posisi posisi ketua MPR diberikan kepada partai yang memang menjadi pemenang pemilu di kubu Jokowi-Maruf Amin," pungkas Wempy. (Knu)