Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pengamat politik Wempy Hadir memprediksi periode kedua pemerintahan Jokowi-Maruf Amin akan mengalami sedikit perubahan jika dibandingkan dengan periode pertama. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh besarnya koalisi yang dibangun.
Wempy mengatakan, kemenangan Jokowi-Maruf Amin juga tidak terlepas dari peran relawan.
"Hal tersebut juga menjadi pertimbangan bagi Jokowi untuk memberikan jatah dalam kekuasaan," kata Wempy kepada MerahPutih.Com di Jakarta, Senin (24/6).
Wempy menilai, nama seperti Mahfud MD mantan Ketua MK juga menjadi layak untuk dipertimbangkan masuk dalam jajaran kabinet. Selain itu, ada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) komandan Kogasma Partai Demokrat.
"Dia mempunyai kans untuk masuk dalam jajaran kabinet, jika partai Demokrat masuk dalam koalisi," jelas Direktur Indo Polling Network ini.
Sementara anggota kabinet sekarang terutama yang berlata rbelakang profesional ada kemungkinan besar tidak akan digeser. Misalnya posisi mentri ESDM Ignasius Jonan, Sri Mulyani, Luhut B. Panjaitan, Basuki Hadi Mulyo dan Susi Pudjiastuti.
"Saya kira di mata Pak Jokowi mereka mempunyai loyalitas dan berani mengambil sikap yang tegas terhadap suatu keputusan yang beriko sekalipun," jelas Wempy.
Sedangkan menteri dari kalangan partai, tentu partai akan mempertimbangkan kader yang terbaik yang akan diutus ke dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin. Tentu ada yang bertahan dan ada yang diganti.
"Semua tergantung keputusan partai dan restu dari Jokowi-Maruf Amin. Sebab terkadang orang partai mengutus orang ke kabinet tapi memiliki rekam jejak yang buruk. Tentu Jokowi-Maruf Amin akan menolak dan meminta untuk diganti dengan yang lain," tambah Wempy.
Terkait dengan apakah Jokowi akan membagi kekuasaan kepada timses, Wempy menilai hal itu sebagai konsekwensi logis dari sebuah perjuangan politik.
"Maka tentu ada pembagian kekuasaan apakah sebagai menteri, komisaris BUMN, duta besar dan posisi strategis lainnya," jelas Wempy.
"Namun perlu dicatat, Jokowi mesti lebih hati-hati dalam mengakomodir timses sehingga tidak ada penumpang gelap yang memanfaatkan jabatan demi kepentingan ideologi tertentu. Harus ada screening terhadap pejabat yang mau masuk dalam jabatan strategis negara," tambah dia.
BACA JUGA: TKN Siap Terima Gerindra Gabung Dukung Jokowi-Ma'ruf
Dibebaskan, Eggi Sudjana Janji Tak Akan Melarikan Diri
Jokowi dinilai tengah mengulur-ulur waktu sebab masa jabatan kabinet sudah tinggal 4 bulan saja. Artinya sangat sulit untuk menyelesaikan program yang sudah direncanakan.
Namun jika memang ada persoalan hukum bagi menteri kabinet, maka resuffle adalah sebuah keharusan.
"Tinggal kita melihat, kira-kira siapa yang sedang mengikuti proses hukum saat ini. Khan ada beberapa mentri yang menjadi saksi di KPK. Jika status mereka dinaikan menjadi tersangka, maka tentu akan ada resuffle kabinet," tutup Wempy Hadir.(Knu)
