Headline

Pengamat Prediksi Mahfud MD dan AHY Paling Kuat Masuk Kabinet Jokowi

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 25 Juni 2019
 Pengamat Prediksi Mahfud MD dan AHY Paling Kuat Masuk Kabinet Jokowi

Pengamat politik Wempy Hadir (Foto: Dok Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Wempy Hadir memprediksi periode kedua pemerintahan Jokowi-Maruf Amin akan mengalami sedikit perubahan jika dibandingkan dengan periode pertama. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh besarnya koalisi yang dibangun.

Wempy mengatakan, kemenangan Jokowi-Maruf Amin juga tidak terlepas dari peran relawan.

"Hal tersebut juga menjadi pertimbangan bagi Jokowi untuk memberikan jatah dalam kekuasaan," kata Wempy kepada MerahPutih.Com di Jakarta, Senin (24/6).

Wempy menilai, nama seperti Mahfud MD mantan Ketua MK juga menjadi layak untuk dipertimbangkan masuk dalam jajaran kabinet. Selain itu, ada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) komandan Kogasma Partai Demokrat.

Mantan Ketua MK Mahfud MD diprediksi akan masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf
Mantan Ketua MK Mahfud MD (Foto: antaranews)

"Dia mempunyai kans untuk masuk dalam jajaran kabinet, jika partai Demokrat masuk dalam koalisi," jelas Direktur Indo Polling Network ini.

Sementara anggota kabinet sekarang terutama yang berlata rbelakang profesional ada kemungkinan besar tidak akan digeser. Misalnya posisi mentri ESDM Ignasius Jonan, Sri Mulyani, Luhut B. Panjaitan, Basuki Hadi Mulyo dan Susi Pudjiastuti.

"Saya kira di mata Pak Jokowi mereka mempunyai loyalitas dan berani mengambil sikap yang tegas terhadap suatu keputusan yang beriko sekalipun," jelas Wempy.

Sedangkan menteri dari kalangan partai, tentu partai akan mempertimbangkan kader yang terbaik yang akan diutus ke dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin. Tentu ada yang bertahan dan ada yang diganti.

"Semua tergantung keputusan partai dan restu dari Jokowi-Maruf Amin. Sebab terkadang orang partai mengutus orang ke kabinet tapi memiliki rekam jejak yang buruk. Tentu Jokowi-Maruf Amin akan menolak dan meminta untuk diganti dengan yang lain," tambah Wempy.

Wempy Hadir juga menyebutkan Susi Pudjastuti dan Ignasius Jonan tetap bertahan di Kabinet Jokowi
Wempy Hadir juga menyebutkan figur loyalitas tinggi seperti Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti tetap bertahan di kabinet Jokowi (Foto: Dok Priabdi)

Terkait dengan apakah Jokowi akan membagi kekuasaan kepada timses, Wempy menilai hal itu sebagai konsekwensi logis dari sebuah perjuangan politik.

"Maka tentu ada pembagian kekuasaan apakah sebagai menteri, komisaris BUMN, duta besar dan posisi strategis lainnya," jelas Wempy.

"Namun perlu dicatat, Jokowi mesti lebih hati-hati dalam mengakomodir timses sehingga tidak ada penumpang gelap yang memanfaatkan jabatan demi kepentingan ideologi tertentu. Harus ada screening terhadap pejabat yang mau masuk dalam jabatan strategis negara," tambah dia.

BACA JUGA: TKN Siap Terima Gerindra Gabung Dukung Jokowi-Ma'ruf

Dibebaskan, Eggi Sudjana Janji Tak Akan Melarikan Diri

Jokowi dinilai tengah mengulur-ulur waktu sebab masa jabatan kabinet sudah tinggal 4 bulan saja. Artinya sangat sulit untuk menyelesaikan program yang sudah direncanakan.

Namun jika memang ada persoalan hukum bagi menteri kabinet, maka resuffle adalah sebuah keharusan.

"Tinggal kita melihat, kira-kira siapa yang sedang mengikuti proses hukum saat ini. Khan ada beberapa mentri yang menjadi saksi di KPK. Jika status mereka dinaikan menjadi tersangka, maka tentu akan ada resuffle kabinet," tutup Wempy Hadir.(Knu)

#Pengamat Politik #Mahfud MD #Agus Harimurti Yudhoyono #Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Mahfud MD Bela Pandji Pragiwaksono: Tidak Bisa Dijerat KUHP Baru
Mahfud MD menilai materi stand-up comedy Pandji Pragiwaksono dalam 'Mens Rea' tidak dapat dihukum dengan KUHP baru karena tidak berlaku surut.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Mahfud MD Bela Pandji Pragiwaksono: Tidak Bisa Dijerat KUHP Baru
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Beredar informasi yang menyebut Jokowi divonis bersalah oleh Hakim MK Anwar Usman karena telah melakukan pemalsuan ijazah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Bagikan