Eddy Flo
MerahPutih.Com - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui revisi UU KPK mendapat kritik tajam dari pengamat politik Fachry Ali.
Menurut dia, Presiden Jokowi seharusnya sadar bahwa kemunculan namanya di panggung politik nasional merupakan hasil dari tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membantai para elite politik pasca-era Orde Baru.
Baca Juga:
Jabat Ketua KPK Dengan Status Polisi Aktif, Irjen Firli Diduga Hanya Jadi Boneka
"Jokowi seharusnya paham hasil tindakan KPK membantai elit lah yang kemudian memunculkan namanya," ujar Fachry dalam acara Simposium peneliti Jokowi ketiga, di Utan Kayu Jakarta, Kamis (19/9).
Apalagi, lanjut Fachry penindakan lembaga antirasuah itu terhadap elite yang korup kini dibalas dengan perlakukan yang sama, yakni upaya terstruktur 'menghabisi' KPK. Hal ini dimungkinkan karena susunan kekuasaan yang berada di pemerintahan Jokowi sangat kondusif untuk para elite tersebut.
Transformasi dari era pascajawa orde baru menuju demokratisasi yang sebenarnya itu, menurut Fachry, akan kuat apabila Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah berusaha menjadi pendamping Jokowi dalam membangun etika sosial dalam antikorupsi.
"NU dan Muhammadiyah harus membangun dasar etik dan dukungan moral bagi Jokowi dalam memberantas korupsi," saran Fachry.
Menurut Fachry, Jokowi kini berada dalam oligarki partai politik, yang orang-orangnya banyak diamankan KPK. Karena sistem kekuasaan yang kondusif, Jokowi berkompromi dalam hal-hal seperti itu.
Fachry mengenang di massa orde baru, partai sangat disepelekan. Saat itu berlangsung birokratif politik, dimana keputusan tidak diambil dari artikulasi massa. Tetapi dari dalam birokrasi itu sendiri.
"Kaum intelektual berusaha membela parpol pada massa itu. Tapi tidak berhasil. Kini massa reformasi, partai justru paling berkuasa dan merontokkan birokrasi politik tadi," ujar Fachry Ali.
Kondisi itu juga menurut Fachry menyebabkan mengapa revisi UU KPK begitu mudah disahkan oleh DPR.
Ditambah lagi, NU dan Muhammadiyah hanya berdiam diri saat KPK diotak-atik. Jokowi menurut dia, harus bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan liberatif untuk lepas dari kekuatan-kekuatan saat ini.
"Tentu Jokowi tidak boleh dibiarkan sendiri. Sebab, Jokowi adalah produk perubahan sosiopolitik yang berlangsung pascajawa," ujar Fachry.
Dalam simposium peneliti Jokowi ketiga di teater utan kayu Jakarta Kamis, para peneliti Jokowi berkumpul dan berdiskusi membahas fenomena politik Jokowi. Fokus kegiatan tertuju pada tema besar kegiatan yakni “Indonesia Pasca-Jawa“.
Inisiator kegiatan tersebut, Arief Rosyid Hasan mengatakan kegiatan itu didasarkan pada realitas karakter kekuasaan Jokowi yang telah cukup mampu mengubah cara pandang kekuasaan yang sebelumnya selalu Jawa-Sentris menjadi Indonesia-Sentris.
Baca Juga:
Wiranto Bantah Revisi UU KPK Bentuk Balas Dendam DPR Kepada KPK
“Di bawah kepemimpinan Jokowi, kita melihat adanya pergesaran karakter kekuasaan yang selalu Jawa-Sentris menjadi Indonesia-Sentris. Gaya kepemimpinan itu melampaui pemimpin-pemimpin negara kita sebelumnya," kata Arief.
Sebagaimana dilansir Antara, kegiatan simposium peneliti Jokowi ketiga itu menghadirkan empat narasumber diantaranya yaitu Pengamat Sosio-Politik LIPI, Fachry Ali, mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Kabinet Gotong Royong, Manuel Kaisiepo, Akademisi UGM/UNHAN Aris Arif Mundayat, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU, Asep Salahuddin, dan juga sebagai Moderator dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan Redaksi, The Jakarta Post, Nezar Patria.(*)
Baca Juga:
Akademisi Sebut Keberadaan Dewan Pengawas Bikin Ketua KPK Seperti Boneka
