Pengamat Bocorkan Sosok Ketua Badan Otorita Ibu Kota Negara

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 12 Maret 2020
 Pengamat Bocorkan Sosok Ketua Badan Otorita Ibu Kota Negara

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah (Foto: fh.usakti.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai, Basuki Tjahaja Purmama (Ahok) lebih memenuhi syarat pimpin Ibu Kota baru dibanding tiga kandidat lainnya.

Trubus menyebut, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu memiliki kapasitas, kapabilitas, punya track record yang baik dan serta berpengalaman memimpin ibu kota ne

gara.

Baca Juga:

Budiman Sudjatmiko Nilai Ahok Layak Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru

"Karena yang penting itu pengalaman. Beliau punya pengalaman memimpin ibu kota negara, kemudian track recordnya baiklah, ia teruji. Orangnya punya kompetensi, kapabilitas, punya kapasitas untuk memimpin ibu kota negara. Pengalaman birokrasi dia cukup matang ya," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/3).

Ahok jadi calon kuat kepala badan otorita ibu kota baru
Calon kuat Kepala Otorita Ibu Kota Baru Ahok (kanan) bersama dengan Presiden Jokowi. (Foto: instagram.com/basukibtp)

"Mengingat pembangunan Ibu Kota Negara ini kan memang berat ya, berat dalam arti bahwa itu membutuhkan orang-orang yang kapabilitas dan kapasitas yang mumpuni ya, Ahok mempunyai itu," sambung Trubus.

Trubus menyebut Ahok mampu berkoordinasi dan bekerja sama dengan investor. Hal tersebut dibuktikan Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, dimana banyak pembangunan di ibu kota yang tidak menggunakan APBD.

"Persoalannya kan Ibu Kota Negara itu satunya adalah mengenai infrastruktur. Infrastruktur sendiri itu membutuhkan anggaran yang besar, anggaran yang besar itu bukan berasal dari APBN tapi dari investor. Nah beliau mampu berkoordinasi, bekerjasama dengan investor," jelas Trubus.

Trubus menegaskan bahwa Ahok sosok yang mumpuni sebagai Kepala Badan Otorita IKN. Apalagi, lanjutnya, Ahok juga memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi dan didukung oleh PDIP, sehingga peluang untuk memimpin ibu kota baru terbuka lebar.

"Ahok ini disamping punya pengalaman, dia punya kedekatan dengan Pak Presiden Jokowi sendiri. Karena Pak Jokowi tentu ingin orang dipercaya (pimpin IKN), berarti orang terdekat," ungkapnya.

"Kemudian Ahok juga mendapat dukungan politik yang kuat. Kita tahu Pak Ahok ini orang PDIP ya, partai penguasa jadi tentu sangat support," pungkas Trubus.

Baca Juga:

Ngabalin Anggap yang Tolak Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru Tak Waras

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi empat nama calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur, salah satunya adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sementara tiga nama lainnya, yakni Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, dan Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana.(Knu)

Baca Juga:

Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru, Pengamat: Dia Tak Pandai Menata Kata-Kata

#Basuki Tjahaja Purnama #Pemindahan Ibu Kota #Pengamat Kebijakan Publik #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Pakar Dukung Pramono Tertibkan Lapangan Padel Ilegal di Jakarta, Jika Perlu Dibongkar
Gubernur Pramono Anung perintahkan penertiban 397 lapangan padel di Jakarta yang belum memiliki PBG. Pengamat minta audit total hingga potensi pembongkaran.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 27 Februari 2026
Pakar Dukung Pramono Tertibkan Lapangan Padel Ilegal di Jakarta, Jika Perlu Dibongkar
Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Negara diperkirakan menanggung kerugian total mencapai Rp285,18 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Pengamat Tegaskan Pengibaran Bendera GAM di Aceh Bukan Kebebasan Pendapat, Tapi Pelanggaran Hukum Nyata
Menjaga perdamaian Aceh berarti menghormati kesepakatan yang sudah dicapai
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 Desember 2025
Pengamat Tegaskan Pengibaran Bendera GAM di Aceh Bukan Kebebasan Pendapat, Tapi Pelanggaran Hukum Nyata
Indonesia
Bandara di Morowali tak Diawasi Bea Cukai dan Imigrasi, Pengamat: Jangan Sampai Jadi Lokasi Transaksi Ilegal
Bandara di Morowali milik PRT IMIP tak diawasi Bea Cukai dan Imigrasi. Pengamat Kebijakan Publik, Jerry Massie, angkat bicara soal ini.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
Bandara di Morowali tak Diawasi Bea Cukai dan Imigrasi, Pengamat: Jangan Sampai Jadi Lokasi Transaksi Ilegal
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Bagikan