Budiman Sudjatmiko Nilai Ahok Layak Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 Maret 2020
  Budiman Sudjatmiko Nilai Ahok Layak Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru

Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko (tengah) (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menilai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok layak menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru Negara.

Menurut Budiman, Ahok mempunyai kualifikasi manajemen dan pengalaman dalam mengelola tata kota.

Baca Juga:

Ngabalin Anggap yang Tolak Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru Tak Waras

"Kalau Basuki Tjahaja Purnama itu menjadi bagian dari yang dicalonkan, menurut saya, bukannya tanpa alasan. Karena beliau pernah memimpin DKI, pernah memimpin wilayah cukup rumit. Jadi menurut saya wilayah seperti itu, ibu kota baru, juga menurut saya layak untuk dia pegang," kata Budiman di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/3).

Ahok didukung jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru
Calon kuat Kepala Otorita Ibu Kota Baru Ahok (kanan) bersama dengan Presiden Jokowi. (Foto: instagram.com/basukibtp)

Budiman menganggap wajar adanya penolakan terhadap Ahok. Namun Budiman mengingatkan pemilihan Kepala Badan Otorita IKN merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Budiman melanjutkan, selain Ahok, ada juga sosok Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro dan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyana.

Baca Juga:

Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru, Pengamat: Dia Tak Pandai Menata Kata-Kata

Eks Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini menilai setiap sosok punya kelebihan masing-masing.

"Kalau yang kulturalis mungkin lebih Pak Azwar, kalau lebih tugas is done menyelesaikan masalah cepat, tepat bisa Pak Ahok. Kalau bicara soal perencanaan lebih strategis mungkin bisa Pak Bambang karena pernah di Bappenas. Jadi tergantung Pak Jokowi mau apa," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Ahok Disebut Calon Kuat Ketua Otorita Ibu Kota Baru

#Basuki Tjahaja Purnama #Pemindahan Ibu Kota #Politisi PDIP #Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan IKN menjadi ibu kota Indonesia. Kini, Jakarta masih sah menjadi ibu kota Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Indonesia
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Pada 2026 OIKN fokus mempersiapkan penyelesaian penegakan fisik perkantoran dan hunian ASN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Negara diperkirakan menanggung kerugian total mencapai Rp285,18 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Indonesia
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Selain infrastruktur fisik, OIKN merevitalisasi sungai dengan memperlebar alur air guna meminimalisir risiko luapan saat curah hujan tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Indonesia
Politisi Muda Sebut PDIP Bukan Oposisi Tapi Mitra Strategis
PDIP, kata Seno, sudah menyatakan tidak berada di dalam pemerintahan Prabowo. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu siap menjadi mitra kritis sekaligus strategis.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
 Politisi Muda Sebut PDIP Bukan Oposisi Tapi Mitra Strategis
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Bagikan