Budiman Sudjatmiko Nilai Ahok Layak Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 Maret 2020
  Budiman Sudjatmiko Nilai Ahok Layak Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru

Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko (tengah) (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menilai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok layak menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru Negara.

Menurut Budiman, Ahok mempunyai kualifikasi manajemen dan pengalaman dalam mengelola tata kota.

Baca Juga:

Ngabalin Anggap yang Tolak Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru Tak Waras

"Kalau Basuki Tjahaja Purnama itu menjadi bagian dari yang dicalonkan, menurut saya, bukannya tanpa alasan. Karena beliau pernah memimpin DKI, pernah memimpin wilayah cukup rumit. Jadi menurut saya wilayah seperti itu, ibu kota baru, juga menurut saya layak untuk dia pegang," kata Budiman di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/3).

Ahok didukung jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru
Calon kuat Kepala Otorita Ibu Kota Baru Ahok (kanan) bersama dengan Presiden Jokowi. (Foto: instagram.com/basukibtp)

Budiman menganggap wajar adanya penolakan terhadap Ahok. Namun Budiman mengingatkan pemilihan Kepala Badan Otorita IKN merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Budiman melanjutkan, selain Ahok, ada juga sosok Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro dan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyana.

Baca Juga:

Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru, Pengamat: Dia Tak Pandai Menata Kata-Kata

Eks Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini menilai setiap sosok punya kelebihan masing-masing.

"Kalau yang kulturalis mungkin lebih Pak Azwar, kalau lebih tugas is done menyelesaikan masalah cepat, tepat bisa Pak Ahok. Kalau bicara soal perencanaan lebih strategis mungkin bisa Pak Bambang karena pernah di Bappenas. Jadi tergantung Pak Jokowi mau apa," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Ahok Disebut Calon Kuat Ketua Otorita Ibu Kota Baru

#Basuki Tjahaja Purnama #Pemindahan Ibu Kota #Politisi PDIP #Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Selain infrastruktur fisik, OIKN merevitalisasi sungai dengan memperlebar alur air guna meminimalisir risiko luapan saat curah hujan tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Indonesia
Politisi Muda Sebut PDIP Bukan Oposisi Tapi Mitra Strategis
PDIP, kata Seno, sudah menyatakan tidak berada di dalam pemerintahan Prabowo. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu siap menjadi mitra kritis sekaligus strategis.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
 Politisi Muda Sebut PDIP Bukan Oposisi Tapi Mitra Strategis
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Pramono berharap hal itu tak terjadi.
Dwi Astarini - Minggu, 16 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Pembangunan tahap kedua akan semakin cepat. Selain gedung perkantoran, pembangunan prioritas lainnya termasuk penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan selesai dan beroperasi akhir 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Oktober 2025
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Indonesia
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Nama Ahok diseret-seret oleh tersangka mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Bagikan