Ahok Disebut Calon Kuat Ketua Otorita Ibu Kota Baru

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 06 Maret 2020
Ahok Disebut Calon Kuat Ketua Otorita Ibu Kota Baru

Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara. (ANTARA/Paparan Kementerian PUPR/am/h-fdh)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPR Arsul Sani mengaku kans Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara Baru cukup besar.

Menurut Arsul, Presiden Jokowi tidak pernah sembarangan menyebut nama seseorang yang sedang dipertimbangkannya untuk menduduki suatu jabatan.

Baca Juga:

Pernah Pimpin Jakarta, Ahok Dinilai Cocok jadi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota

“Saya melihat seperti ini, kalau Pak Jokowi itu misalnya menyebut atau paling tidak mengakui nama-nama yang beredar artinya memang Presiden sedang mempertimbangkan,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/3).

Presiden Jokowi, lanjut Arsul, selalu mempertimbangkan setiap pendapat, baik yang pro maupun yang kontra sebelum mengambil keputusan.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berfoto bersama warga. (Foto: Twitter @basukibtp)
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berfoto bersama warga. (Foto: Twitter @basukibtp)

“Tentu kalau orang itu dicalonkan oleh Presiden Jokowi, paling tidak saya yakin Presiden mempertimbangkan dua, pertama background pendidikannya atau intelektualitasnya, dan background integritasnya. Saya yakin Pak Ahok memenuhi kedua pertimbangan tersebut,” kata anggota Komisi III DPR ini.

Mengenai penolakan kelompok Alumni 212 terhadap pencalonan Ahok sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara Baru, Arsul berpendapat, hal tersebut merupakan hal yang wajar, namun harus diingat, banyak juga pihak yang mendukung terpilihnya Ahok.

Baca Juga:

Ahok Ditolak Jadi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Oleh Kelompok yang Belum Move On?

“Tentu wajar kalau kemudian ada yang keberatan misalnya, Pak Ahok untuk jadi Kepala Badan Otorita, tapi kan banyak juga yang mendukung,” tuturnya.

Ia meyakini, Presiden Jokowi akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan pilihannya mengenai Kepala Otorita Ibu Kota Negara Baru.

“Nah semua saya yakin akan dipertimbangkan oleh Presiden dan tentu ya partai-partai koalisi yang ada di dalam pemerintahan, kalau nanti Presiden minta pendapat juga kita akan sampaikan pendapat, gitu,” jelasnya. (Knu)

Baca Juga:

Ahok Bakal Jadi Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Baru, Gerindra: Luar Biasa Pak Jokowi

#Basuki Tjahaja Purnama #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Negara diperkirakan menanggung kerugian total mencapai Rp285,18 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Pramono berharap hal itu tak terjadi.
Dwi Astarini - Minggu, 16 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Nama Ahok diseret-seret oleh tersangka mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Bagikan