Andika Pratama
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung MPR/DPR, Jakarta.
Kepala Negara menuturkan pemerintah merancang pendapatan negara pada 2023 mencapai Rp 2.443,6 triliun untuk menjalankan agenda pembangunan, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 426,3 triliun.
Baca Juga
"Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP," kata Jokowi, Selasa (16/8)
Jokowi menegaskan, pemerintah berupaya memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan dengan meneruskan reformasi perpajakan.
Menurutnya, reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan.
"Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi," ujarnya.
Baca Juga
Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan, melaluim perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan.
Selain itu, lanjutnya, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan. (*)
Baca Juga
Pidato Lengkap Puan Soroti Ketimpangan di Rapat Paripurna Penyampaian RUU APBN 2023
