Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen di 2023
Presiden Joko widodo. (Foto: Tangkapan Layar)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan RUU APBN 2023 pada Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022 - 2023, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa, (16/8)
Jokowi mengutarakan target pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 5,3 persen (year on year/yoy) untuk menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional.
Baca Juga:
Partai NasDem Tanggapi Keberlanjutan Pembangunan IKN dalam Pidato Jokowi
Pemerintah, kata Jokowi, akan terus mendorong ekspansi produksi secara konsisten untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
Ia menekankan berbagai sumber pertumbuhan baru harus segera diwujudkan. Sejalan dengan itu, pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus dipercepat untuk transformasi perekonomian.
"Investasi harus dipacu serta daya saing produk manufaktur nasional di pasar global harus ditingkatkan,” ujar Presiden Jokowi.
Jokowi mengungkapkan, sektor swasta telah semakin kuat sebagai motor pertumbuhan. Karena itu, kata dia, manajemen kebijakan fiskal akan lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing.
"Hal itu dilakukan dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi risiko dan gejolak di masa depan," ungkapnya.
Target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, tegas Jokowi menandakan pemulihan ekonomi terus berjalan setelah pada 2021 ekonomi Indonesia bertumbuh 3,69 persen karena dampak pandemi COVID-19.
Baca Juga:
MAKI Apresiasi Jokowi Singgung Pemberantasan Korupsi dalam Pidatonya
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN