Partai NasDem Tanggapi Keberlanjutan Pembangunan IKN dalam Pidato Jokowi

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus terus berlanjut, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8). IKN bukan hanya untuk para aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.

Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, pihaknya mendorong agar pembangunan IKN di Kalimantan Timur terus berlanjut seperti disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya.

"Kita tentu terus mendorong ke arah sana. Kan sayang apa yang sudah kita mulai harus terhenti dan mundur lagi ke belakang," kata Surya Paloh menanggapi pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8).

Baca Juga:

Jokowi Sebut IKN Nusantara Bukan Hanya untuk ASN tapi Juga Inovator-Wirausahawan

Surya Paloh berharap apa yang telah diletakkan menjadi dasar pembangunan dan telah diundangkan khususnya perpindahan ibu kota itu akan diteruskan oleh penggantinya

"Harapan kita ke sana. Semua energi, waktu, pikiran yang telah kita curahkan akan jadi sia-sia bila pembangunan IKN tidak dilanjutkan," ujarnya seperti dikutip Antara.

Dalam Sidang Tahunan MPR, Jokowi juga menyampaikan, IKN tidak hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga sarana dan prasarana sebagai motor penggerak ekonomi baru. IKN tidak akan hanya menjadi kota biasa, kata Jokowi, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia.

"Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi," ujar dia.

Baca Juga:

Jokowi akan Bangun Pusat Pelatihan Sepak Bola di IKN Nusantara

Agenda pembangunan IKN, kata Jokowi, harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Karena itu di bidang kesehatan, stunting atau tingkat kekerdilan anak di Indonesia harus cepat dipangkas.

"Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata," kata Jokowi. (*)

Baca Juga:

Pembangunan IKN Gunakan APBN, Kepala Otoritas Klaim Bangun Kepercayaan Pasar