Pembangunan IKN Gunakan APBN, Kepala Otoritas Klaim Bangun Kepercayaan Pasar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 16 Agustus 2022
Pembangunan IKN Gunakan APBN, Kepala Otoritas Klaim Bangun Kepercayaan Pasar

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (ANTARA / M Ghofar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Biaya pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara salah satunya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Badan Otorita IKN, penggunaan APBN dilakukan guna membangun kepercayaan pasar, sehingga ke depan banyak investasi swasta untuk melanjutkan pembangunannya.

"Pada tahap awal, pelaksanaan pembangunan IKN memang mendapatkan alokasi dari APBN, sehingga dari sini diharapkan menjadi pengungkit sekaligus untuk menciptakan kepercayaan pasar," ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Samarinda, Senin (16/8).

Baca Juga:

Jokowi akan Bangun Pusat Pelatihan Sepak Bola di IKN Nusantara

Sejalan dengan pembangunan yang menggunakan APBN ini, pemerintah terus mengupayakan sumber pendanaan lain yang sah dan dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, karena pihaknya juga menginginkan peran swasta dalam pembangunan di kawasan IKN.

"Metode creative financing yang baru seperti municipal bond, SDG bond, ataupun green bond, menjadi alternatif yang mungkin akan diterapkan. Semua ini bisa dijalankan dengan efektif jika Ibu Kota Nusantara mempunyai ESG yang baik," katanya, seperti dikutip Antara.

Menurutnya, penegakan tata kelola yang yang baik akan menjaga reputasi dan kredibilitas IKN, termasuk penanganan lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance/ESG) secara baik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan IKN.

Baca Juga:

Timnas Indonesia Lolos ke Piala Asia 2023, Berikut 6 Fakta Menariknya

Ia ingin membuktikan di 2024 mendatang ada target-target yang bisa dilihat, yakni ada sekitar 921 hektare yang akan dilengkapi, bukan hanya membangun gedung, tapi ada fasilitas pendidikan, kesehatan, kafe, hingga warung makan.

"Itu merupakan sejumlah target yang ingin kami capai secara berjenjang, dengan demikian tentu investor akan melihat hal ini sebagai sesuatu yang akan dibangun berkelanjutan," ujar Bambang.

Terkait dengan Seminar Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan IKN yang digelar, selain ingin menyampaikan ke masyarakat tentang berbagai hal mengenai IKN, pihaknya juga ingin mendapat masukan dari berbagai pihak baik terkait lingkungan, sosial, dan lainnya.

"Semakin bagus kita menangani masalah lingkungan, sosial, dan masalah yang berhubungan dengan tata kelola, maka biaya risiko, biaya reputasi akan semakin turun. Semakin baik persepsi bahwa pembangunan IKN bisa berjalan bersih, makin terbuka pula peluang mendapatkan investasi," katanya. (*)

Baca Juga:

Timnas Indonesia U-23 Bawa Pulang Perunggu, Berikut 5 Fakta Menariknya

#IKN Nusantara #APBN
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Cegah Krisis Seperti 1998, Menkeu Purbaya Lebarkan Defisit Sampai 3 Persen
Secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen. Hanya saja, opsi tersebut mengharuskan penghentian sejumlah pos belanja negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Cegah Krisis Seperti 1998, Menkeu Purbaya Lebarkan Defisit Sampai 3 Persen
Indonesia
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Adapun total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana Sumatera Rp 4,8 triliun untuk tanggap darurat dan Rp 69 triliun untuk untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa pesan politik.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Indonesia
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Indonesia
Menkeu Geser Anggaran Rapat Buat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Banjir Sumatera
BNPB telah mengajukan anggaran senilai Rp 1,6 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Desember 2025
Menkeu Geser Anggaran Rapat Buat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Banjir Sumatera
Indonesia
Penerimaan Negara Bakal di Bawah Target, Menkeu Pantau Ketat Pajak
Realisasi terakhir per akhir Oktober 2025, pendapatan negara tercatat sekitar Rp 2.113,3 triliun atau 73,7 persen dari target proyeksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Desember 2025
Penerimaan Negara Bakal di Bawah Target, Menkeu Pantau Ketat Pajak
Indonesia
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Kementerian Keuangan agar segera mendorong realisasi belanja lebih cepat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
Kemendiktisaintek Perjuangkan Insentif Riset Langsung Dari APBN Pada Peneliti
Stella menambahkan, tren peningkatan dana riset ini mencerminkan semangat kompetisi sehat, yang utamanya di kalangan sivitas akademika.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
Kemendiktisaintek Perjuangkan Insentif Riset Langsung Dari APBN Pada Peneliti
Bagikan