Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - POLITIKUS PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mengkritik pengadaan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang dibeli menggunakan APBN senilai sekitar Rp 100 miliar. Guntur menilai penggunaan uang negara untuk program tersebut memunculkan sejumlah persoalan.
“Masalah sapi kurban Rp 100 miliar dari Pak Prabowo yang menggunakan APBN semakin ramai. Setelah Menteri Keuangan Purbaya mengaku tidak tahu masalah itu, ini aneh bin ajaib,” kata Guntur dalam keterangannya, Kamis (28/5).
Guntur mempertanyakan bagaimana pengadaan dengan anggaran besar bisa berjalan tanpa diketahui secara jelas oleh otoritas keuangan negara. Dia menilai publik berhak mempertanyakan transparansi dan pengawasan penggunaan APBN.
“Publik pantas bertanya, sistem keuangan negara yang berjalan tanpa pengawasan yang semestinya atau lebih buruk tanpa transparansi, ini berbahaya,” ujarnya.
Baca juga:
Presiden Prabowo Kurban 1.098 Ekor Sapi Premium, Disalurkan ke 552 Titik
Selain soal pengelolaan anggaran, Guntur juga menyinggung aspek keagamaan dari pengadaan sapi kurban tersebut. Menurut dia, dalam ajaran Islam, ibadah kurban seharusnya dilakukan menggunakan harta pribadi orang yang berkurban.
APBN bukan harta Presiden Prabowo. APBN adalah harta 280 juta rakyat Indonesia, muslim dan nonmuslim.
Guntur Romli, politikus PDI Perjuangan (PDIP)
Mantan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai penggunaan dana publik untuk hewan kurban atas nama Presiden dapat menimbulkan perdebatan secara fikih maupun etika publik. Guntur juga menanggapi penjelasan Wamensesneg Juri Ardianto yang menyebut program itu sebagai bantuan kemasyarakatan. Menurut dia, bantuan sosial dan ibadah kurban tidak bisa dicampuradukkan.
“Tapi di lapangan sapi-sapi itu bertuliskan nama RI 1 atau Prabowo. Ini seperti branding politik berbalut ritual keagamaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Guntur mengingatkan Presiden merupakan kepala negara bagi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai agama dan keyakinan. Oleh karena itu, penggunaan APBN untuk kegiatan yang berkaitan dengan ritual satu agama dinilai perlu dijelaskan secara hati-hati.
“Negara ini bukan milik satu umat, bukan milik satu agama. APBN bukan kas masjid atau kas gereja,” katanya.
Dia meminta penggunaan dana publik tetap mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan agar tidak menimbulkan persepsi adanya kepentingan pencitraan politik.
Sebelumnya, pemerintah menyebut pengadaan sapi kurban Presiden merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan yang juga bertujuan membantu peternak lokal dan masyarakat saat Idul Adha.(Pon)
Baca juga:
