Murka Surya Paloh! Sentil KPK Soal OTT Bupati Kolaka Timur, Minta DPR Turun Tangan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 08 Agustus 2025
Murka Surya Paloh! Sentil KPK Soal OTT Bupati Kolaka Timur, Minta DPR Turun Tangan

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Surya Paloh saat membuka Rapat Kerja Nasional I partai NasDem di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/7/2025). ANTARA/Darwin

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memberikan tanggapan atas penjemputan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, oleh penyidik KPK. Penjemputan itu terjadi saat Abdul Azis sedang mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan.

Paloh menginstruksikan Fraksi NasDem di DPR untuk meminta Komisi III mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK.

"Agar terminologi OTT (operasi tangkap tangan) khusus bisa diperjelas oleh kita bersama," kata Surya Paloh, Jumat (8/8).

Baca juga:

Resmi! NasDem Beri Dukungan Penuh ke Prabowo-Gibran, Tapi Paloh Ancam Akan Lakukan Ini jika Ada Kebijakan Salah

Paloh menyoroti bahwa proses penegakan hukum seharusnya tidak dimulai dengan "drama". Ia menyayangkan pemberitaan yang menyebut Abdul Azis ditangkap dalam OTT di Sulawesi Tenggara, padahal saat itu ia berada di Makassar.

Hal ini menimbulkan kesan seolah-olah ada drama sebelum penegakan hukum. Menurut Paloh, cara-cara seperti ini tidak baik. Ia juga meminta para kader NasDem agar tidak reaktif dan terlalu cepat membela diri.

Paloh mempertanyakan penerapan asas praduga tak bersalah dan definisi OTT yang digunakan dalam kasus ini. Ia berpendapat bahwa OTT seharusnya terjadi ketika ada transaksi di satu tempat antara pemberi dan penerima.

Namun, dalam kasus Abdul Azis, diduga pelanggaran terjadi di Sulawesi Tenggara, sementara yang bersangkutan berada di Sulawesi Selatan. Paloh menyebut situasi ini sebagai "OTT plus" dan menganggap terminologi tersebut tidak tepat.

"Tegakkan hukum secara murni, NasDem ada di sana. Yang salah adalah salah, tapi prosesnya mesti secara bijak," tambahnya.

RDP yang diminta ke Komisi III DPR diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada publik mengenai terminologi OTT. Meskipun demikian, Partai NasDem menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum yang murni, bijaksana, dan tidak gaduh.

Baca juga:

Ditangkap setelah Rakernas NasDem, Bupati Koltim Dibawa ke Markas KPK Hari Ini

Abdul Azis sendiri telah dijemput tim penyidik KPK pada Kamis (7/8) malam, dibawa ke Polda Sulsel, dan kemudian diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, pihak kepolisian di Polda Sulsel, seperti Kasubdit III Tipikor dan Kabid Humas, menolak memberikan komentar terkait penjemputan tersebut.

#Surya Paloh #NasDem #Partai Nasdem #KPK #Ott Kpk
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
3 Pegawai Pajak Diberhentikan Sementera Setelah Terjaring OTT KPK
Rosmauli menyampaikan permohonan maaf DJP kepada masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
3 Pegawai Pajak Diberhentikan Sementera Setelah Terjaring OTT KPK
Indonesia
Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK Potong Pembayaran Pajak Sampai 80 Persen
Pajak tahun 2023 yang seharusnya dibayarkan PT Wanatiara Persada sekitar Rp75 miliar kemudian diubah menjadi Rp 15,7 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK Potong Pembayaran Pajak Sampai 80 Persen
Indonesia
Kasus Suap Pajak Terbongkar, KPK Tahan Kepala KPP dan Konsultan Pajak
KPK menetapkan lima tersangka dalam OTT suap pajak. Potensi penerimaan negara Rp 75 miliar diduga dipangkas lewat praktik korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 11 Januari 2026
Kasus Suap Pajak Terbongkar, KPK Tahan Kepala KPP dan Konsultan Pajak
Indonesia
KPK Sita Logam Mulia dan Valas di OTT Pegawai Pajak Jakut, Totalnya Rp 6 Miliar
KPK menyita barang bukti logam mulia, uang rupiah, dan valas dari OTT sejumlah pegawai Kanwil Pajak Jakut.
Wisnu Cipto - Minggu, 11 Januari 2026
KPK Sita Logam Mulia dan Valas di OTT Pegawai Pajak Jakut, Totalnya Rp 6 Miliar
Indonesia
OTT Pegawai Kanwil Pajak Jakut Terkait Modus Pengaturan Pajak Pertambangan
OTT KPK mengamankan delapan orang yang terdiri atas empat pegawai DJP dan empat wajib pajak (WP) dari pihak swasta.
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
OTT Pegawai Kanwil Pajak Jakut Terkait Modus Pengaturan Pajak Pertambangan
Indonesia
DJP Bakal Pecat Pegawai Pajak yang Terjaring OTT KPK di Jakarta Utara
DJP menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) pegawai pajak di Jakarta Utara
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
DJP Bakal Pecat Pegawai Pajak yang Terjaring OTT KPK di Jakarta Utara
Berita Foto
Jubir KPK Budi Prasetyo Benarkan KPK OTT Delapan Orang dalam Kasus Suap Pajak
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyampaikan keterangan kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (10/1/2026) .
Didik Setiawan - Sabtu, 10 Januari 2026
Jubir KPK Budi Prasetyo Benarkan KPK OTT Delapan Orang dalam Kasus Suap Pajak
Indonesia
KPK Tangkap 8 Orang dalam OTT di Kanwil Pajak Jakarta Utara
KPK telah menangkap delapan orang dalam OTT di Kanwil Pajak Jakarta Utara. Ada pula barang bukti yang disita dalam bentuk uang.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
KPK Tangkap 8 Orang dalam OTT di Kanwil Pajak Jakarta Utara
Indonesia
KPK Jadikan Eks Menag Gus Yaqut Tersangka, Kuasa Hukum Tegaskan Kliennya Selalu Kooperatif
Gus Yaqut selalu bersikap kooperatif dan transparan dengan memenuhi seluruh panggilan KPK, serta prosedur hukum yang berlaku.
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
KPK Jadikan Eks Menag Gus Yaqut Tersangka, Kuasa Hukum Tegaskan Kliennya Selalu Kooperatif
Indonesia
Kondisi Terkini Rumah Yaqut Cholil Qoumas Usai Jadi Tersangka Korupsi Penyelenggaraan Haji
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Kondisi Terkini Rumah Yaqut Cholil Qoumas Usai Jadi Tersangka Korupsi Penyelenggaraan Haji
Bagikan