Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (26/4).
Sri Mulyani mengatakan realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang (neto) per 31 Maret 2024 tercatat Rp 104,7 triliun, turun signifikan secara tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 53,6 persen.
“Pembiayaan terealisasi Rp 104,7 triliun. Ini nilainya jauh lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai Rp225,4 triliun atau turun drastis 53,6 persen,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/7).
Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp104,0 triliun atau setara dengan 15,6 persen terhadap APBN, jauh di bawah realisasi tahun lalu sebesar Rp217,6 triliun atau tumbuh negatif 52,2 persen yoy.
Baca juga:
Utang Selisih Minyak Goreng Saat Harga Mahal Dibayar Bulan Mei
Sementara realisasi pinjaman mencapai Rp 600 miliar atau 3,4 persen terhadap APBN, turun 91,9 persen yoy dari sebelumnya Rp 7,8 triliun.
Menkeu menjelaskan, situasi pasar keuangan dan pasar surat berharga domestik maupun global yang saling mempengaruhi kini bergerak dengan sangat dinamis.
"Ini adalah waktu-waktu yang cukup dinamis, karena perubahan nilai tukar, suku bunga, imbal hasil (yield), dan juga guncangan yang berasal dari negara maju harus kita perhatikan," ujar Menkeu.
Menurutnya, ada empat zona yang selalu diperhatikan oleh pemerintah, yakni Amerika, Eropa, Jepang, dan Timur Tengah, sebagai zona yang cukup menentukan instrumen global saat ini.
Baca juga:
Pemerintah Tambah Utang Rp 5,07 dari Jual Surat Utang Syariah
Menimbang kondisi itu, pemerintah mengelola pembiayaan secara hati-hati dan memilih strategi yang cukup pragmatis dan oportunis. Strategi utamanya diterapkan dalam aspek timing, tenor, kurs, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
Adapun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui utang, Kementerian Keuangan mengoptimalkan SBN, baik lelang maupun ritel, dan pinjaman tunai dari lembaga multilateral dan bilateral.
"Kementerian Keuangan juga mengoptimalkan pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL)," katanya. (*)
