Pemerintah Tambah Utang Rp 5,07 dari Jual Surat Utang Syariah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 April 2024
Pemerintah Tambah Utang Rp 5,07 dari Jual Surat Utang Syariah

Teller menunjukkan uang rupiah yang ditransaksikan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 5,07 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 23 April 2023.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan total penawaran masuk pada lelang kali ini sebesar Rp16,26 triliun.

Baca juga:

Rupiah Melemah, Utang Luar Negeri Meningkat

Seri yang dilelang di antaranya SPNS22102024 (penerbitan baru), SPNS20012025 (penerbitan baru), PBS032 (pembukaan kembali), PBS030 (pembukaan kembali), PBS004 (pembukaan kembali), PBS039 (pembukaan kembali), dan PBS038 (pembukaan kembali) melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Penyerapan terbesar berasal dari seri SPNS20012025 yang dimenangkan sebesar Rp 1,69 triliun dari penawaran masuk Rp 4,69 triliun. Adapun imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan yaitu 6,65998 persen.

Serapan berikutnya yaitu seri PBS039 dengan nominal dimenangkan Rp 1,47 triliun. Penawaran masuk untuk seri ini sebesar Rp 1,67 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,12998 persen.

Selanjutnya, dari seri PBS032 diserap dana sebesar Rp 1,05 triliun, di mana penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp 3,54 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang seri ini ialah 6,90970 persen.

Seri PBS038 dimenangkan dana sebesar Rp 715 miliar dari penawaran masuk Rp 732 miliar, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,14975 persen.

Dari seri PBS030, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 80 miliar dari penawaran masuk Rp 1,53 triliun. Adapun imbal hasil rata-rata tertimbang seri ini yaitu 6,84875 persen.

Pemerintah menyerap dana Rp 50 miliar dari seri PBS004 yang menerima penawaran masuk Rp 2,01 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,95000 persen.

Terakhir, dari seri SPNS22102024, pemerintah memenangkan dana Rp 20 miliar. Jumlah penawaran masuk untuk seri tersebut ialah Rp 2,07 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,50000 persen.

Sebagai tindak lanjut lelang SBSN tanggal 23 April 2024 dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2020 tentang Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik, Pemerintah akan melaksanakan lelang SBSN tambahan (Green Shoe Option) pada hari Rabu, 24 April 2024 pada pukul 09.00–10.00 WIB.

Adapun seri yang ditawarkan pada lelang tambahan ini adalah SPNS22102024 dan SPNS20012025 dengan imbalan diskonto, serta PBS032 (imbalan 4,87500 persen), PBS030 (5,87500 persen), PBS004 (6,10000 persen), PBS039 (6,62500 persen), dan PBS038 (6,87500 persen).

Pelaksanaan lelang tambahan dapat diikuti oleh BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau dealer utama yang menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang SBSN tanggal 23 April 2024.

Baca juga:

Erick Perintahkan BUMN Pemilik Utang Luar Negeri Lakukan Mitigasi Fluktuasi Kurs

#Utang #Utang Pemerintah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menko Airlangga Pastikan Pemerintah Punya Solusi Bayar Utang Kereta Cepat
Danantara Indonesia menyatakan sudah menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan utang dari proyek KCIC, yaitu dengan mengambilalih infrastrukturnya dan menyuntikkan dana tambahan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
Menko Airlangga Pastikan Pemerintah Punya Solusi Bayar Utang Kereta Cepat
Indonesia
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Saat ini, Indonesia memiliki kewajiban pembayaran utang untuk proyek kerata Whoosh sekitar Rp 1,2 triliun per tahun kepada China.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Indonesia
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp 692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp 1.097,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Menkeu memandang, Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Indonesia
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
Langkah ini, penting untuk memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap utang proyek yang dikerjakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
Indonesia
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Angka itu, bisa jadi lebih besar karena belum termasuk potensi kerugian keuangan negara lain yang menyertainya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Indonesia
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Secara ekonomi, jalur Jakarta–Surabaya dinilai lebih menjanjikan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Indonesia
Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat 6,7 Persen, Begini Peruntukannya
Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat 6,7 Persen, Begini Peruntukannya
Indonesia
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Abdullah mengaku prihatin dan miris dengan banyaknya insiden tindak pidana yang dilakukan oleh penagih utang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Bagikan