Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, menegaskan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk menjadikan survei opini publik sebagai salah satu bahan masukan dalam pengambilan kebijakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari saat menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Qodari, Jumat (31/7), pemerintah menghargai seluruh hasil survei yang dilakukan lembaga independen karena menjadi bagian dari mekanisme demokrasi.
Namun, ia menilai hasil survei akan lebih bermanfaat apabila mampu menjelaskan faktor penyebab perubahan persepsi publik secara lebih rinci, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi yang lebih tepat sasaran.
Dalam alam demokrasi, survei opini publik itu merupakan masukan yang penting. Dan kami tidak pernah mengatakan bahwa publik tidak berhak untuk menilai. Sangat berhak. Apalagi saya yang bertahun-tahun ada di dunia (survei) itu,
Kabakom RI, Muhammad Qodari.
Qodari Minta Indikator Survei Lebih Spesifik
Meski menghargai hasil survei tersebut, Qodari menilai sejumlah variabel yang digunakan masih bersifat umum.
Menurutnya, indikator seperti ekonomi, politik, dan hukum seharusnya dapat diuraikan menjadi aspek yang lebih spesifik agar penyebab perubahan persepsi masyarakat dapat dipahami secara lebih menyeluruh.
Ia mencontohkan, dalam aspek ekonomi, survei dapat memisahkan penilaian publik terhadap berbagai faktor seperti harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, nilai tukar rupiah, hingga evaluasi terhadap program-program pemerintah.
Dengan pendekatan tersebut, hasil survei dinilai dapat memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.
Baca juga:
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Qodari menegaskan dirinya tidak membantah hasil survei yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan publik.
Menurutnya, survei tetap menjadi instrumen penting dalam demokrasi. Namun, ia berharap penelitian serupa ke depan dapat menghadirkan kajian yang lebih mendalam agar memberikan manfaat lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat.
"Saya lebih dalam konteks bahwa akan lebih baik kalau risetnya itu lebih mendetail, sehingga kemudian lebih bermanfaat, lebih jelas argumentasinya. Dan saya kira itu bukan hanya penting bagi kami, pemerintah, untuk bisa memperbaiki, untuk melakukan koreksi-koreksi, tetapi juga bagi masyarakat untuk juga lebih memahami. Makin detil kan makin bagus," kata Qodari.
Baca juga:
Kabakom M Qodari Berharap Prabowo Lebih Sering Gunakan Teks saat Pidato Kenegaraan
Survei Rinci Dinilai Membantu Publik Memahami Kondisi Pemerintahan
Qodari menambahkan, penelitian yang lebih detail dapat membantu masyarakat memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.
Menurutnya, survei akan lebih komprehensif apabila mampu menunjukkan indikator mana yang mendapatkan penilaian positif maupun negatif, sekaligus melihat tingkat korelasinya terhadap kepuasan masyarakat.
"Kalau dijelaskan variabel-variabel yang lebih detail dari variabel ekonomi kenapa turun, variabel-variabel politik kenapa turun, itu kan menjadi sesuatu yang buat publik juga paham bahwa memang ini sesuatu yang secara komprehensif, secara sistematis itu betul-betul bisa diterima dan dipahami," pungkasnya. (Asp)
