Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Independensi Bank Indonesia tengah menjadi isu dan sorotan publik terutama saat pelemahaan rupiah serta mundunya Gubernur BI.
Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) menegaskan tidak pernah ada wacana untuk menjadikan Bank Indonesia (BI) sebagai bagian dari pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal Hastiadi di tengah sorotan terhadap independensi bank sentral.
Tidak pernah ada wacana untuk kemudian memasukkan Bank Indonesia menjadi bagian dari pemerintah. Karena itu sudah bagian dari konstitusi kita,
kata Fithra dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (20/8).
Baca juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Bank Indonesia Cetak Uang Baru untuk Dukung Asta Cita Prabowo
Menurut Fithra, posisi BI sebagai bank sentral yang independen telah memiliki dasar konstitusional sehingga pembahasan mengenai independensi BI tidak semestinya hanya dilihat dari hubungan kelembagaan dengan pemerintah.
Ia menilai yang lebih penting untuk diperhatikan adalah operational independence, yakni kemampuan bank sentral untuk menjalankan kebijakan sesuai mandatnya.
Independen itu bukan artinya kita beda rumah. Rumahnya sama. Ada koridor-koridornya memang. Tapi ada pintunya di mana kita bisa saling berkoordinasi. Itu adalah operational independence,
ujarnya.
Koordinasi antara pemerintah dan BI tetap diperlukan karena kebijakan fiskal dan moneter memiliki sasaran yang berbeda. Pemerintah, antara lain berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, sementara bank sentral memiliki fokus pada stabilitas moneter.
Ia menegaskan, apabila kebijakan fiskal dan moneter berjalan tanpa koordinasi, keduanya berpotensi saling berlawanan sehingga sasaran pertumbuhan ekonomi dan stabilitas moneter tidak tercapai secara optimal.
Mereka harus satu irama. Harmoni. Bauran fiskal dan moneter,
ujar Fithra
Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan BI tidak serta-merta berarti independensi bank sentral berkurang Menurutnya, koordinasi tetap dapat dilakukan selama BI memiliki kewenangan operasional dalam menentukan dan menjalankan kebijakan moneternya.
Penguatan koordinasi fiskal dan moneter dapat dilakukan tanpa harus menempatkan BI sebagai bagian dari pemerintah maupun menghilangkan independensi operasional bank sentral.
