Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Bank Pembangunan Asia (ADB) dikabarlan telah menyetujui program pinjaman senilai 650 juta dolar AS atau setara Rp 11,5 triliun.
Pinjaman itu, difokuskan untuk mendukung Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal daerah, memajukan tata kelola secara digital, dan meningkatkan penyampaian layanan publik.
Pinjaman ini, masuk dalam subprogram Program Percepatan Desentralisasi demi Meningkatkan Tata Kelola Daerah (Accelerating Decentralization for Improved Local Governance/ADIL), fasilitas pinjaman ADB akan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dana publik.
Program ini akan mendukung platform digital nasional baru untuk integrasi dan pelaporan data fiskal, serta penilaian pajak properti yang lebih adil guna meningkatkan pendapatan daerah,
kata Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/9).
Baca juga:
Menkeu Baru Dihadapkan pada Ujian Kepercayaan Pasar, DPR Soroti Arah APBN dan Utang
Selain itu, kerangka kerja sama juga mencakup berbagai isu terkait perlindungan hak-hak sipil, termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif untuk melindungi perempuan dan anak perempuan, serta integrasi risiko bencana.
Aspirasi Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 didukung secara strategis oleh pembangunan ekonomi di berbagai provinsi, kabupaten, dan desa, tempat layanan publik esensial diberikan. Arsitektur fiskal dan digital negara yang semakin diperkuat memungkinkan penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat,
ujar Bobur.
Paling tidak, 35-40 persen dari total pengeluaran publik, termasuk untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal, dikelola di tingkat daerah. Karena itu, penguatan sistem pengelolaan keuangan publik di daerah menjadi penting untuk mengatasi ketimpangan kemampuan fiskal dan administratif.
Ketimpangan tersebut, kata ia, bisa memengaruhi administrasi perpajakan, koordinasi kebijakan, dan penyediaan layanan publik di berbagai wilayah.
Program ADIL merupakan kelanjutan dari Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Program ini ditujukan untuk mengatasi berbagai tantangan struktural dalam sistem fiskal daerah di Indonesia. (*)
