Pemprov Jabar Siapkan BLT untuk Korban PHK Tahun Depan


Gubernur Jabar Ridwan Kamil. (Humas Jabar)
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyiapkan subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan yang terdampak langsung resesi, yang diperkirakan terjadi tahun 2023.
"Kepada yang terdampak langsung, kena PHK oleh perusahaan yang perdagangannya global karena pesanan turun, pabrik kurangi produksi. Nah, nanti ada Bantuan Langsung Tunai (BLT)," ucap Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dalam keterangannya di Bandung, Jumat (18/11).
Baca Juga
Kang Emil, sapaan akrabnya mengungkapkan, pekerja yang berpotensi terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mayoritas yang bekerja di sektor padat karya, seperti perusahaan tekstil yang perdagangannya global.
Pasalnya, saat resesi melanda global, pesanan barang akan menurun, sehingga pabrik mengurangi jumlah produksi yang dampaknya pada pengurangan karyawan.
"Yang terdampak biasanya yang berhubungan dengan padat karya, tekstil dan lainnya," ujar Kang Emil.
Menurutnya, BLT direncanakan disalurkan saat ada pengumuman resmi kondisi kedaruratan. Pihaknya sudah mengalokasikan untuk BLT ini dari anggaran Biaya Tak Terduga dan Dana Transfer Umum sebesar dua persen.
"BLT ini sesuai dengan kondisi saat ada pengumuman kondisi kedaruratan, anggarannya dari BTT (Biaya Tak Terduga) dan Dana Transfer Umum (DTU) dua persen sudah dialokasikan," ujarnya.
Indonesia diprediksi akan mengalami resesi ekonomi di tahun 2023, akan tetapi tidak terlalu signifikan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap terjaga.
Baca Juga
Pemerintah Diminta Dorong Buruh Industri Tekstil Kena PHK Berwirausaha
Ia menuturkan, mayoritas ekonom dunia yang dimintai pendapat menyatakan, Indonesia tak akan mengalami resesi terlalu besar. Negara-negara di zona Asia relatif lebih kecil terkena resesi dibandingkan dengan negara di luar zona Asia.
"Diprediksi tahun depan terjadi resesi, khususnya negara di luar zona Asia. Zona Asia relatif tak akan terlalu terkena resesi. Dari 100 persen ekonom dunia yang dimintai pendapat pun 90 persennya menyatakan, Indonesia tak akan terdampak terlalu besar," jelas Kang Emil.
Ia melanjutkan, selain pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih tumbuh positif, kesenjangan dengan angka inflasi pun tidak terlalu jauh. Artinya, kenaikan harga masih terkendali.
"Pertumbuhan ekonomi kita masih positif, gap dengan inflasi juga tidak terlalu jauh, artinya kenaikan harga masih terkendali," ujarnya.
Begitu pula di Jabar, pertumbuhan ekonomi di kuartal III tahun ini hampir menyentuh 6 persen. Menurut Kang Emil, meningkatnya inflasi lebih karena dipengaruhi oleh harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sedangkan harga sembako di pasar-pasar tradisional di Jabar masih terkendali.
"Jabar juga mewakili, kita tumbuh tertinggi di kuartal III hampir 6 persen pertumbuhan ekonominya. Inflasi tinggi lebih karena BBM, bukan sembako," sebutnya. (ImanHa/Jawa Barat)
Baca Juga
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Bareskrim Coba Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Sebelum Gelar Perkara, Ini Jadwalnya

Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri

Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK

KPK Menduga Ridwan Kamil Terima Uang Dugaan Korupsi Bank BJB saat Jabat Gubernur Jawa Barat

Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi

Mobil Peninggalan BJ Habibie yang Dibeli Ridwan Kamil Belum Lunas, Berpotensi Dirampas Negara untuk Dilelang

KPK Buka Peluang Minta Keterangan Ridwan Kamil dalam Kasus Pengadaan Iklan di BJB

Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan

Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan

Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
