Pemerintah Diminta Dorong Buruh Industri Tekstil Kena PHK Berwirausaha
Ilustrasi - Unjuk rasa buruh di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Senin, (5/10/2020). (Foto: MP/ Rizki Fitrianto)
MerahPutih.com - Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri tekstil harus segera ditanggulangi oleh pemerintah. Pasalnya, mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), industri tekstil telah kehilangan 50 ribu pekerja pada Agustus 2022.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah menyiapkan program penciptaan lapangan pekerjaan untuk mendorong buruh yang terkena PHK menjadi wirausahawan.
“Pemerintah harus menyiapkan program penciptaan lapangan (kerja) dan menyiapkan skema modal usaha bagi PHK industri tekstil,” kata Kamrussamad kepada wartawan, Jumat (10/11).
Baca Juga:
Dengan hal itu, legislator Gerindra Dapil DKI Jakarta ini berharap, para buruh dapat mulai merintis untuk membuka usaha yang lebih mandiri.
"Dengan menggunakan skema permodalan KUR,” ujarnya.
Menurut Kamrussamad, badai PHK yang terjadi di industri tekstil disebabkan sektor tersebut belum bisa bangkit selama terdampak pandemi COVID-19.
"Kita berharap sektor usaha lain tetap bisa bertahan bahkan tumbuh khususnya ketahanan pangan,” imbuhnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut Kamrussamad meminta agar pemerintah melakukan mitigasi kebijakan moneter guna mencegah dampak krisis dan resesi global.
“Dan kebijakan fiskal yang waspada dan fleksibel serta adaptif,” pungkas Kamrussamad. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Dukung Menkeu Purbaya, Bareskrim Polri Bakal Sikat Tuntas Pakaian Ilegal 'Thrifting' Demi Hidupkan Kembali Tekstil Domestik
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Menkeu Bakal Terapkan Denda Bagi Importir Pakaian dan Tas Bekas
Begini Masalah Yang Jerat Industri Tekstil Nasional Hingga PHK Ribuan Pekerja
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan