Pemerintah Diminta Dorong Buruh Industri Tekstil Kena PHK Berwirausaha

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 11 November 2022
Pemerintah Diminta Dorong Buruh Industri Tekstil Kena PHK Berwirausaha

Ilustrasi - Unjuk rasa buruh di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Senin, (5/10/2020). (Foto: MP/ Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri tekstil harus segera ditanggulangi oleh pemerintah. Pasalnya, mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), industri tekstil telah kehilangan 50 ribu pekerja pada Agustus 2022.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah menyiapkan program penciptaan lapangan pekerjaan untuk mendorong buruh yang terkena PHK menjadi wirausahawan.

“Pemerintah harus menyiapkan program penciptaan lapangan (kerja) dan menyiapkan skema modal usaha bagi PHK industri tekstil,” kata Kamrussamad kepada wartawan, Jumat (10/11).

Baca Juga:

Dengan hal itu, legislator Gerindra Dapil DKI Jakarta ini berharap, para buruh dapat mulai merintis untuk membuka usaha yang lebih mandiri.

"Dengan menggunakan skema permodalan KUR,” ujarnya.

Menurut Kamrussamad, badai PHK yang terjadi di industri tekstil disebabkan sektor tersebut belum bisa bangkit selama terdampak pandemi COVID-19.

"Kita berharap sektor usaha lain tetap bisa bertahan bahkan tumbuh khususnya ketahanan pangan,” imbuhnya.

Baca Juga:

Lebih lanjut Kamrussamad meminta agar pemerintah melakukan mitigasi kebijakan moneter guna mencegah dampak krisis dan resesi global.

“Dan kebijakan fiskal yang waspada dan fleksibel serta adaptif,” pungkas Kamrussamad. (Pon)

Baca Juga:

#Industri Tekstil #PHK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Fashion
Thrifting makin Digandrungi, Industri Tekstil dalam Negeri Ketar-Ketir
Thrifting memang menyenangkan hati konsumen, tapi malah membikin hati produsen dan perajin tekstil Indonesia meringis karena ketimpangan yang sangat mencolok.
Dwi Astarini - Jumat, 28 November 2025
Thrifting makin Digandrungi, Industri Tekstil dalam Negeri Ketar-Ketir
Indonesia
Begini Cara Laporkan PHK dan Gaji Tidak Sesuai ke Kemenaker
Kemnaker juga menggandeng dinas provinsi, kota, serta pengawas ketenagakerjaan yang ada di daerah untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk ke kanal Lapor Menaker.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
Begini Cara Laporkan PHK dan Gaji Tidak Sesuai ke Kemenaker
Indonesia
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Manajemen batalkan surat PHK dan siapkan pelatihan, menegaskan komitmen investasi di Indonesia
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Indonesia
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pemerintah meluncurkan strategi baru pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Indonesia
Dukung Menkeu Purbaya, Bareskrim Polri Bakal Sikat Tuntas Pakaian Ilegal 'Thrifting' Demi Hidupkan Kembali Tekstil Domestik
Penindakan dilakukan di laut dan darat demi melindungi industri tekstil dan garmen domestik serta menciptakan lapangan kerja.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 04 November 2025
Dukung Menkeu Purbaya, Bareskrim Polri Bakal Sikat Tuntas Pakaian Ilegal 'Thrifting' Demi Hidupkan Kembali Tekstil Domestik
Berita Foto
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menemui massa buruh yang berunjukrasa di depan gerbang, usai bertemu Pihak Majemen Pabrik Ban Michelin, saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kawasan Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 03 November 2025
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Indonesia
Menkeu Bakal Terapkan Denda Bagi Importir Pakaian dan Tas Bekas
kebijakannya ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) legal yang juga bisa menciptakan lapangan kerja, terutama produsen industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Menkeu Bakal Terapkan Denda Bagi Importir Pakaian dan Tas Bekas
Indonesia
Begini Masalah Yang Jerat Industri Tekstil Nasional Hingga PHK Ribuan Pekerja
APSyFI menilai rantai pasok industri yang selama ini terintegrasi dari hulu hingga hilir kini terganggu akibat serbuan produk impor ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
Begini Masalah Yang Jerat Industri Tekstil Nasional Hingga PHK Ribuan Pekerja
Indonesia
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa impor benang dan kain di tahun 2016 masing-masing hanya sebesar 230.000 ton dan 724.000 ton.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Indonesia
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, angkat bicara soal ancaman PHK massal yang menghantui karyawan Shell.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Bagikan