Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional

Dwi AstariniDwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional

Audiensi Pimpinan DPR dengan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK Antisipasi Gelombang PHK

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut sekitar 55.000 buruh di Indonesia terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pernyataan itu disampaikan Gani setelah bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsuridjal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.


"KSPSI yang paling terdampak besar. Sekitar 55.000 buruh sudah terancam di depan mata," kata Andi kepada wartawan.


Andi mengatakan ancaman PHK sudah mulai terjadi. Ia mencontohkan PT Granito yang disebut telah menghentikan operasional perusahaan dan memutus hubungan kerja seluruh pekerjanya.



Sudah tutup satu perusahaan, yaitu PT Granito. Tiga hari yang lalu, perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di-PHK.

.
 Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)


Selain membahas gelombang PHK, rapat juga menyoroti persoalan krisis gas industri yang dinilai membebani dunia usaha. Menurut Andi, pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.



Baca juga:

Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK


"Krisis gas industri menjadi salah satu pembahasan utama. Mudah-mudahan segera ada keputusan pemerintah," katanya.


Tak hanya itu, pembahasan juga menyentuh persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dinilai berpotensi memicu gelombang PHK lebih besar. "Masalah RKAB juga menyimpan potensi sangat besar, PHK terhadap sekitar 150.000 pekerja," ungkap Andi.


Meski menghadapi ancaman tersebut, Andi mengaku optimistis pemerintah akan bergerak cepat menyelesaikan persoalan yang dihadapi industri. Ia berharap keputusan terkait dengan penyelesaian krisis gas industri maupun RKAB bisa keluar dalam waktu dekat sehingga perusahaan tetap beroperasi dan lapangan kerja dapat dipertahankan.


"Mudah-mudahan Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB," tegasnya.(Pon)

Baca juga:

Mensesneg Prasetyo Hadi Umumkan Dirinya Ditunjuk Ketuai Satgas Mitigasi PHK, Ini Tugasnya!







#DPR RI #PHK #Tenaga Kerja
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
DPR Akhirnya Sahkan UU Reforma Agraria, ini Poin-poin yang Diatur
DPR akhirnya mengesahkan UU Reforma Agraria. Ada sejumlah poin yang diatur dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
DPR Akhirnya Sahkan UU Reforma Agraria, ini Poin-poin yang Diatur
Bagikan