Andika Pratama
MerahPutih.com - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.300 karyawan. Pemangkasan dilakukan di seluruh negara operasional GoTo, yakni Indonesia, Vietnam, Singapura, dan India.
"Untuk lebih jauh bernavigasi di tengah kondisi ekonomi global yang semakin penuh tantangan, GoTo harus fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali perusahaan. Hal ini termasuk mengambil keputusan sulit untuk melakukan perampingan karyawan sejumlah 1.300 orang atau sekitar 12 persen dari total karyawan tetap Grup GoTo," demikian pernyataan resmi GoTo yang diterima di Jakarta pada Jumat (18/11).
Baca Juga
Perusahaan menyampaikan karyawan yang terkena PHK mendapatkan sejumlah kompensasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di tiap negara di mana GoTo beroperasi.
Selain itu, GoTo berjanji memberikan sejumlah dukungan berupa finansial, tambahan satu bulan gaji, serta kompensasi pengganti periode pemberitahuan (notice in-lieu). Kemudian, mereka akan membantu karyawan untuk mencari pekerjaan yang baru, fasilitas konseling karir, keuangan, dan psikologi akan tersedia sampai akhir bulan Mei 2023.
"Keputusan sulit ini tidak dapat dihindari supaya Perusahaan lebih agile dan mampu menjaga tingkat pertumbuhan sehingga terus memberikan dampak positif bagi jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang," tulis perusahaan.
Baca Juga
GoTo IPO, Airlangga Berharap Banyak Perusahaan Teknologi Go Public
Karyawan yang terdampak PHK akan mendapatkan pemberitahuan hari ini. Perusahaan menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan yang komprehensif selama masa transisi karena mereka telah bekerja keras dan memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan.
"Karyawan terdampak berhak memiliki laptop yang saat ini mereka gunakan, mengakses berbagai program pelatihan, serta dapat bergabung ke direktori alumni GoTo, di mana Perusahaan dapat memberikan rekomendasi kepada berbagai perusahaan dalam jaringan rekanan bisnis Grup GoTo," pungkasnya. (*)
Baca Juga
Masih Ragukan Investasi Telkomsel ke GoTo, DPR Akan Panggil Wamen BUMN
