PHK Krakatau Osaka Steel Jadi Alarm, DPR Desak Pemerintah Selamatkan Industri Baja Nasional

MerahPutih.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, mendesak pemerintah untuk segera melakukan intervensi guna menyelamatkan industri baja nasional yang tengah berada dalam tekanan hebat.

Ia memperingatkan, bahwa gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa ratusan pekerja di Krakatau Osaka Steel merupakan sinyal bahaya bagi keberlangsungan sektor manufaktur dalam negeri.

Kaisar mengungkapkan, industri baja domestik kini terjepit oleh derasnya arus produk impor, terutama dari China, yang dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar produksi lokal.

Hal ini mengakibatkan pabrik-pabrik nasional kehilangan daya saing dan terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran.

“PHK di Krakatau Osaka Steel ini adalah alarm bahwa industri baja nasional sedang tidak baik-baik saja. Jika pemerintah tidak segera turun tangan membentengi pasar domestik dari gempuran barang impor, ancaman PHK massal akan meluas ke sektor industri strategis lainnya,” ujar Kaisar di Jakarta, Jumat (8/5).

Baca juga:

Eks Dirut Krakatau Steel Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Berdasarkan data Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), porsi baja impor diprediksi akan mendominasi hingga 55 persen kebutuhan nasional pada 2026.

Kondisi ini diperparah dengan lonjakan volume impor pada triwulan III 2025 yang mencapai 4,83 juta ton, atau naik 15,6 persen dibandingkan periode sebelumnya. Dampaknya, utilitas pabrik baja dalam negeri kini anjlok dan hanya beroperasi di kisaran 50 persen.

“Industri baja adalah sektor strategis yang menopang banyak bidang pembangunan. Negara harus hadir melindungi industri nasional dari praktik perdagangan yang tidak adil. Kita tidak boleh membiarkan pasar lokal dikuasai produk luar sementara buruh kita kehilangan pekerjaan,” tegas Kaisar.

Legislator asal Yogjakarta ini meminta pemerintah segera mengambil dua langkah taktis yakni membatasi produk baja luar negeri melalui kebijakan hambatan non-tarif atau penguatan instrumen perlindungan perdagangan.

Baca juga:

Purbaya Bantah Tumbang di RS, Anggap Isu Pemecatan Cuma Gosip

Selain itu, pemerintah bisa mewajibkan penggunaan produk baja dalam negeri di seluruh proyek infrastruktur pemerintah dan swasta dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan.

Kaisar menilai, rendahnya permintaan dalam negeri yang dibarengi tingginya ketergantungan pada impor telah memojokkan pelaku usaha ke posisi sulit.

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci utama agar sektor baja nasional kembali bangkit.

“Industri baja butuh keberpihakan kebijakan. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri harus dilakukan secara konsisten agar investasi terjaga dan masa depan para pekerja terlindungi,” tutupnya. (Pon)