Tugas Baru Desk Ketenagakerjaan Polri Dampingi Buruh Korban PHK

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 16 Februari 2026
Tugas Baru Desk Ketenagakerjaan Polri Dampingi Buruh Korban PHK

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri bakti sosial untuk buruh di Tangerang, Banten. Foto: dok Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mendukung kesejahteraan buruh Indonesia. Hal ini disampaikan saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Lapangan PT. Victory Ching Luh Indonesia, Senin (16/2).

Sigit menekankan Polri melalui Desk Ketenagakerjaan akan terus memberikan pelayanan terbaik, khususnya bagi buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Kami khususnya dari Polri akan terus dukung program terkait masalah dukungan terhadap kaum buruh terkait hak yang memang harus terus dikawal dan dijaga,” ujar Kapolri.

Baca juga:

Ekonomi Melambat, PHK Bakal Terus Terjadi di 2026

Pendampingan Buruh Pasca-PHK

Desk Ketenagakerjaan Polri disebut akan berperan aktif dalam memberikan pendampingan dan solusi bagi buruh yang kehilangan pekerjaan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian masa depan bagi para pekerja.

“Desk ketenagakerjaan tentunya terus optimal beri pendampingan termasuk carikan solusi yang dibutuhkan. Sehingga rekan buruh selalu mendapatkan pendampingan dan kepastian masa depan,” ucap Sigit.

Baca juga:

Begini Cara Laporkan PHK dan Gaji Tidak Sesuai ke Kemenaker

Pesan Kapolri untuk Buruh Indonesia

Kapolri juga berharap buruh Indonesia semakin maju dan profesional sehingga mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara ramah investasi.

“Kita mesti tunjukkan ke dunia bahwa Indonesia negara yang ramah terhadap investasi dan buruhnya, buruh yang profesional, dewasa dan yang tentunya akan bisa memberikan ruang investasi nyaman bagi investor yang masuk,” tutup Sigit. (Knu)

#Kapolri #PHK #Buruh
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Titip Pesan ke Said Iqbal, Fokus Bereskan PHK hingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Said Iqbal mendapat tugas berat usai dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Buruh.
Soffi Amira - 18 menit lalu
DPR Titip Pesan ke Said Iqbal, Fokus Bereskan PHK hingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Indonesia
Buruh Terancam PHK, Said Iqbal Janji Keluar dari Zona Nyaman Istana
Said Iqbal mengatakan ia akan memberikan saran dan analisis kebijakan kepada pemerintah soal kebijakan ketenagakerjaan.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
Buruh Terancam PHK, Said Iqbal Janji Keluar dari Zona Nyaman Istana
Indonesia
Kapolri Ngaku Terbuka Sipil Profesional Masuk Jajaran Pejabat Polri
Anggota Korps Bhayangkara kerap diberikan ruang untuk menduduki di luar struktural. Maka, Polri juga akan memberikan timbal balik jabatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Kapolri Ngaku Terbuka Sipil Profesional Masuk Jajaran Pejabat Polri
Indonesia
Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia Dukung Said Iqbal Masuk Kabinet Merah Putih
FSP ASPEK Indonesia menilai momentum tersebut dapat digunakan untuk memperkuat dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia Dukung Said Iqbal Masuk Kabinet Merah Putih
Indonesia
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Soal kekhawatiran publik bahwa revisi UU Polri sengaja disiapkan untuk mengakomodasi Kapolri saat ini, Dasco membantah anggapan tersebut.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polisi Bakal Naik, Perpanjangan Jabatan Kapolri Tetap Wewenang Presiden
Jabatan tertinggi di institusi kepolisian itu sepenuhnya menjadi wewenang presiden sehingga tidak ada korelasi dengan perubahan usia pensiun di RUU Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Batas Usia Pensiun Polisi Bakal Naik, Perpanjangan Jabatan Kapolri Tetap Wewenang Presiden
Indonesia
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi
Kebijakan fiskal preventif perlu disiapkan untuk menahan tekanan dunia usaha agar tidak berujung pada PHK, penundaan perekrutan, maupun penurunan upah secara signifikan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi
Indonesia
Badai PHK Intai Sektor Manufaktur, Hasil Simulasi Bisa Sampai 20 Ribu Pekerja
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan potensi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur pada kuartal II 2026.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Mei 2026
Badai PHK Intai Sektor Manufaktur, Hasil Simulasi Bisa Sampai 20 Ribu Pekerja
Indonesia
Lantik Kapolda Anyar di Hari Minggu, Kapolri Perintahkan Langsung Kerja
Pergantian pejabat di lingkungan Polri juga menjadi bagian dari upaya institusi untuk terus meningkatkan profesionalitas, soliditas internal, dan efektivitas pelaksanaan tugas di berbagai wilayah.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Mei 2026
Lantik Kapolda Anyar di Hari Minggu, Kapolri Perintahkan Langsung Kerja
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Bagikan