Pemilu 2024 Disebut Bisa Genjot Perekonomian Indonesia

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 03 Agustus 2022
Pemilu 2024 Disebut Bisa Genjot Perekonomian Indonesia

Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, Pemilu 2024 mendatang perlu tetap dilaksanakan tepat waktu demi menggenjot roda perekonomian nasional, meski di tengah wacana penundaan pemilu yang menyeruak.

“Nah, ini mustinya kalau pemerintah ingin menggenjot ekonomi kita, Pemilu 2024 harus dilaksanakan biar ekonomi jalan, efeknya banyak sekali,” kata Ray dikutip dari Antara, Rabu (3/8).

Baca Juga:

PKB-Gerindra Daftar Pemilu Bareng ke KPU pada 8 Agustus

Perputaran roda ekonomi tersebut, kata Ray, dapat berjalan dengan adanya kucuran uang pemerintah yang akan dialokasikan pada banyak sektor, termasuk kucuran dana dari para calon legislatif maupun partai politik.

“Industri-industri survei, industri percetakan surat suara, percetakan balon, spanduk, macam-macam logistik itu hidup semua, termasuk di dalamnya tentu saja tim sukses-sukses akan hidup,” ujarnya.

Menurutnya, motif untuk menggenjot perekonomian tersebut senada dengan penyelenggaraan Pilkada 2020 lalu yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.

“Karena menurut pemerintah itu cara untuk menggenjot ekonomi kita secara nasional melalui pilkada itu,” kata Ray.

Baca Juga:

KPU Harap Revisi UU Pemilu Rampung Desember 2022

Pengamat politik tersebut juga menampik kondisi dunia yang tengah menghadapi krisis global dan konflik Rusia-Ukraina dapat berimbas pada penundaan Pemilu 2024 mendatang.

Selain itu, tambah Ray, alokasi dana untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 pun sudah disiapkan dan disepakati yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana kebutuhan anggaran tahapan Pemilu 2024 di tahun 2022 yang disetujui DPR dan Kementerian Keuangan sebesar Rp 8,06 triliun.

“Apakah ada efek dari perang Rusia-Ukraina secara teoritik menurut saya enggak ada, kalau pun ada ada kecil sekali, kalau pun itu kecil mustinya enggak cuma imbas soal pemilu, tapi juga mengimbas semua sektor kita, yang kedua uang pemilu itu ada sudah diplot,” ujarnya.

Menurutnya kondisi-kondisi di atas tidak dapat serta merta membuat Pemilu 2024 yang bersifat maslahat itu tertunda, begitu pula halnya dengan anggaran pemilu yang tidak dapat dikurangi oleh karena apapun kecuali oleh hal yang bersifat sangat darurat. (*)

Baca Juga:

BNPT Minta Hindari Politisasi Agama saat Pemilu 2024

#Pemilu #Pemilu 2024 #Kampanye
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan