Pemerintah Dinilai tak Serius Terkait Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Depan Istana Negara

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 30 Agustus 2019
Pemerintah Dinilai tak Serius Terkait Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Depan Istana Negara

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Rangga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan pemerintah berhati-hati dalam menyelesaikan kerusuhan yang terjadi di Papua. Menurut Zulhas, persoalan Papua multidimensi.

"Jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah arah," kata Zulkifli kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/8).

Baca Juga

Aksi Mahasiswa Papua Bawa Bendera Bintang Kejora Masuk Pidana Makar

Zulkifli menyoroti aksi unjuk rasa dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. Ia menilai tidak ada tindak tegas dari aparat keamanan.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Antaranews)
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Antaranews)

"Ini sejak 15 tahun terakhir, baru kali ini bendera bintang kejora berkibar. Tapi tidak ada tindakan serius dari aparat kemanan khususnya TNI-Polri," ujarnya.

Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan masalah di Bumi Cendrawasih sudah melebar ke luar negeri. Untuk itu ia meminta pemerintah fokus pada satu masalah di Papua, dan menunda pembahasan urusan yang lain.

"Jadi sekali lagi, pemerintah harus fokus ke salah satu masalah, seperti Papua ini. Yang dianggap belum perlu, tunda dulu misalnya soal Ibu kota ya," pungkasnya.

Baca Juga

Bintang Kejora Berkibar Depan Istana, Jenderal Tito: Kapolda Tangani!

Seperti diketahui, sejumlah pemuda asal Papua nekat menggelar aksi menuntut referendum dan merdeka di depan Istana Negara. Aksi ini tergolong baru dan berani, mengingat kegiatannya yang diadakan di lingkungan ring 1 Indonesia hingga membawa bendera bintang kejora.

Pakar Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta menilai, ada indikasi, organisasi Papua Merdeka dan keterlibatan internasional membekingi aksi mereka.

"Indonesia haris hati-hati dalam kelompok papua. Kalau teroris sudah masuk musuh dunia. Berbeda dengan kelompok sparatis ini. Gak semua negara berpihak kepada Indonesia," kata Stanislaus kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (29/8).

Stanislaus melanjutkan, aksi yang melibatkan 100-an orang ini sudah kelewatan dan membahayakan bukan hanya keamanan namun pertahanan negara.

Aksi mahasiswa Papua di depan Istana Negara dengan membawa bendera Bintang Kejora. Foto: MP/Kanu

"Ini sudah jadi ancaman negara. Negara harus tegas. Masalah rasialisme di Surabaya lalu dibesar besarkan dan ditunggangi oleh kelompok ini," jelas Stanislaus.

Baca Juga

Provokasi Aparat, Massa Kibarkan Bendera Bintang Kejora Depan Istana

Stanislaus bahkan menyebut, aksi mereka sudah masuk pidana makar. (Knu)

#Zulkifli Hasan #Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Indonesia
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pembangunan lumbung pangan di Papua. Hal itu menjadi pelajaran dari berbagai bencana alam yang melanda Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Indonesia
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, menargetkan 2.500 SPPG di Papua bisa beroperasi penuh pada 17 Agustus 2026.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Indonesia
Dianggap Pencitraan saat Panggul Beras, Zulhas Santai Tanggapi Hujatan Netizen
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menanggapi santai hujatan netizen terhadap dirinya. Ia dianggap pencitraan saat memanggul beras.
Soffi Amira - Selasa, 09 Desember 2025
Dianggap Pencitraan saat Panggul Beras, Zulhas Santai Tanggapi Hujatan Netizen
Indonesia
Dihujat Pencitraan Saat Bencana, Zulhas: 1 Karung Beras pun Penting
Zulhas mengungkapkan aksi panggul beras yang dilakukannya kini menjadi bahan candaan warga.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Dihujat Pencitraan Saat Bencana, Zulhas: 1 Karung Beras pun Penting
Indonesia
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas bagi rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Bagikan