Aksi Mahasiswa Papua Bawa Bendera Bintang Kejora Masuk Pidana Makar

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 29 Agustus 2019
Aksi Mahasiswa Papua Bawa Bendera Bintang Kejora Masuk Pidana Makar

Puluhan mahasiswa Papua mengibarkan Bendera Bintang Kejora saat berunjuk rasa menuntut referendum di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah pemuda asal Papua nekat menggelar aksi menuntut referendum dan merdeka di depan Istana Negara. Aksi ini tergolong baru dan berani, mengingat kegiatannya yang diadakan di lingkungan ring 1 Indonesia hingga membawa bendera bintang kejora.

Pakar Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta menilai, ada indikasi, organisasi Papua Merdeka dan keterlibatan internasional membekingi aksi mereka.

Baca Juga

Tuntut Kemerdekaan, Mahasiswa Papua Paksa Temui Presiden Jokowi

"Indonesia haris hati-hati dalam kelompok papua. Kalau teroris sudah masuk musuh dunia. Berbeda dengan kelompok sparatis ini. Gak semua negara berpihak kepada Indonesia," kata Stanislaus kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (29/8).

Stanislaus melanjutkan, aksi yang melibatkan 100-an orang ini sudah kelewatan dan membahayakan bukan hanya keamanan namun pertahanan negara.

"Ini sudah jadi ancaman negara. Negara harus tegas. Masalah rasialisme di Surabaya lalu dibesar besarkan dan ditunggangi oleh kelompok ini," jelas Stanislaus.

Aksi mahasiswa Papua di depan Istana Negara dengan membawa bendera Bintang Kejora. Foto: MP/Kanu

Stanislaus bahkan menyebut, aksi mereka sudah masuk pidana makar.

Baca Juga

Demo di Depan Istana, Mahasiswa Papua Teriakan 'Papua Merdeka Papua Merdeka'

"Kalau mereka sudah menyuarakan bendera bendera itu layak pidana makar. Harus tegas dan dicari siapa otak dari gerakan ini," jelas lulusan Program Doktoral Universitas Indonesia ini.

Menurut Stanislaus, aksi mereka sebetulnya kecil. Namun, mereka memiliki beking dan dikenal sebagai ahli dalam pencitraan.

"Mereka tau lokasi mana yang layak disorot. Demo di tempat strategis. Bawa media. Mereka didukung orang orang yang ahli propaganda," imbuh dia.

Stanislaus pun mendukung langkah polisi yang persuasif selama aksi demo ini. Sebab, jika ditangkap, para mahasiswa OPM ini akan senang dan misi propaganda mereka berhasil

"Aksi Papua disorot di banyak mereka pancing polisi bersifat reaktif. Polisi bakal dihadapkan pada isu HAM. Mereka tujuanya," jelas Stanislaus seraya yakin mayoritas rakyat Papua menolak tujuan ini.

Sekelompok massa yang mengatasnamakan Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialiseme dan Militerisme kembali menggelar aksi di depan Istana Negara. Foto: MP/Kanu
Sekelompok massa yang mengatasnamakan Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialiseme dan Militerisme kembali menggelar aksi di depan Istana Negara. Foto: MP/Kanu

Sementara, Polri sendiri memastikan akan mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani demonstrasi warga Papua. Seperti diketahui, mingggu-minggu ini sering terjadi aksi demonstrasi berbau 'Papua Merdeka' yang dilalukan warga papua. Mereka membawa isu perlakukan rasis kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Baca Juga

Ini Alasan Mahasiswa Papua Pembawa Bendera 'Bintang Kejora' Tak Ditangkap

Pada Rabu (28/8) sejumlah warga Papua melakukan demonstrasi di depan Mabes TNI AD dan di depan kantor Kemendagri, Jakarta Pusat. Mereka sempat dihalau personel kepolisian dan TNI, tapi aksi tetap berjalan. (Knu)

#Makar #Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Pesawat Smart Air Jatuh di Perairan Nabire Diduga Akibat Gangguan Mesin
Pesawat Smart Air PK-SNS rute Nabire–Kaimana alami gangguan mesin dan mendarat darurat di Nabire. Seluruh penumpang selamat, Kemenhub lakukan investigasi.
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
Pesawat Smart Air Jatuh di Perairan Nabire Diduga Akibat Gangguan Mesin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Pindahkan 1 Juta Orang Israel ke Papua, Prabowo Sudah Oke
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan hendak memindahkan 1 juta orang Israel ke Papua, Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Donald Trump Pindahkan 1 Juta Orang Israel ke Papua, Prabowo Sudah Oke
Indonesia
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Tanpa perpanjangan hingga tahun 2061, Freeport khawatir investasi besar-besaran yang mereka tanamkan tidak akan optimal
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Indonesia
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5,5 yang mengguncang kawasan Maluku Tengah, Maluku, pagi tadi getarannya terasa hingga Papua.
Wisnu Cipto - Sabtu, 17 Januari 2026
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Indonesia
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Aparat gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 meningkatkan langkah pengamanan dengan melaksanakan olah TKP lanjutan, patroli gabungan, serta razia di sejumlah titik
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Bagikan