Bintang Kejora Berkibar Depan Istana, Jenderal Tito: Kapolda Tangani!

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 29 Agustus 2019
Bintang Kejora Berkibar Depan Istana, Jenderal Tito: Kapolda Tangani!

Mahasiswa Papua kibarkan Bendera Bintang Kejora di Istana Negara. Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menginstruksikan anak buahnya untuk mengusut kasus pengibaran bendera Bintang Kejora saat unjuk rasa mahasiswa di Istana Negara. Kasus ini bakal diusut jajaran Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.

"Peristiwa pengibaran bendera di Jakarta. Saya sudah perintahkan Kapolda (Metro Jaya) tangani!" kata Tito kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (29/8).

Baca Juga

Saran Mahfud MD kepada Jokowi untuk Selesaikan Konflik Papua

Tito menegaskan, hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Dirinya lantas meminta agar mahasiswa Papua yang bersekolah di luar Papua agar berbaur dan tidak bersifat eksklusif. Mereka diminta berbaur dan menjunjung budaya setempat.

"Hukum sesuai apa adanya. Kita harus hormati hukum. Saya juga sampaikan ke para tokoh di Papua, tolong juga, kita namanya pendatang, siapapun juga yang pendatang, di manapun juga, pendatang di seluruh dunia ini juga berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lokal wisdom, dengan adat istiadat, norma yang berlaku di daerah itu,” kata Tito.

Kapolri
Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi pembekalan terhadap 781 calon praja TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Foto: MP/Kanu

Misalnya orang dari Sumatera sekolah di Yogyakarta, maka dia harus menyesuaikan dengann kultur di sana. Beradaptasi, bergaul dengan masyarakat dan lingkungan.

“Sama, adik-adik dari Papua sekolah di Yogya, Surabaya, Medan, dan lainnya kalau bisa, jangan eksklusif tetapi bergaul dengan masyarakat sekitar. Berbaur dan menghargai budaya, adat yang ada ditempat itu,” imbuhnya.

Baca Juga:

Polisi Tembak Gas Air Mata, Massa Rusak Mobil Dandim Jayapura

Hal yang sama juga berlaku dengan masyarakat yang datang ke Papua, baik WNI atau WNA, mereka juga harus paham kultur dan adat istiadat di Papua dan menyesuaikan diri.

“Kalau tidak bisa itu bisa menimbulkan konflik. Jadi kita harus lihat kasus (rasialisme) di Surabaya dilakukan oknum, tidak mewakili masyarakat. Itu tidak benar dan perkataan itu tidak boleh. Kita telah tegakkan hukum,” tegasnya.

Baca Juga

Aksi Mahasiswa Papua Bawa Bendera Bintang Kejora Masuk Pidana Makar

Mahasiswa asal Papua yang sekolah di luar Papua dijamin keamanannya tapi juga harus menghargai masyarakat lokal, budaya, dan adatnya sehingga bisa berbaur seperti para seniornya terdahulu. (Knu)

#Tito Karnavian #Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Menunjukkan komitmen dari masyarakat untuk menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua amankan dua mortir peninggalan PD II di Jayapura. Sehari sebelumnya, UXO berisiko tinggi ditemukan di Sentani.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Tim kolaborasi film dokumenter Pesta Babi akhirnya angkat bicara terkait laporan hukum yang diajukan tokoh perempuan adat Malind, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Indonesia
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Pembangunan di Papua harus dibaca secara lebih objektif, yaitu sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta perlindungan kedaulatan nasional di wilayah timur Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Lifestyle
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Karya musik digital tersebut secara gamblang mengangkat isu kondisi Papua terkini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 31 Mei 2026
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Bagikan