Pemerintah Diminta Tuntaskan Persoalan Pelanggaran HAM

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 21 Mei 2023
Pemerintah Diminta Tuntaskan Persoalan Pelanggaran HAM

Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani (tengah) memberikan keterangan pers di Markas Barikade 98, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023). ANTARA/Dokumentasi Pribadi.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani menegaskan bahwa organisasinya mendukung seluruh upaya yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di era orde baru.

"Kami mendukung seluruh upaya yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menemukan kuburan dan mengembalikan jenazah 13 aktivis mahasiswa yang dibunuh rezim orde baru untuk dikembalikan kepada pihak keluarga," kata Benny dalam orasinya di Peringatan 25 Tahun Gerakan Reformasi 1998, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu.

Baca Juga:

Ganjar Singgung Pelanggaran HAM dan Korupsi di Peringatan 25 Tahun Reformasi

Dia mengatakan berakhirnya rezim orde baru diawali dari akumulasi kemarahan rakyat dan demo besar-besaran yang terjadi pada Mei 1998.

Menurut dia, saat peristiwa kerusuhan terjadi, banyak mahasiswa yang tewas ditembak dengan menggunakan peluru tajam dan terjadi pemerkosaan.

"Para aktivis dan korban kejahatan tahun 1998 masih mengenal para oknum jenderal di era orde baru, yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM tersebut," ujarnya.

Benny menambahkan, para oknum jenderal yang masih hidup hingga saat ini, menunggu momentum untuk menang di Pemilu 2024 dan ingin mengambil kembali kekuasaan.

Selain itu, dia juga mengucap selamat merayakan 25 tahun reformasi, dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk mensyukuri demokrasi yang berjalan saat ini.

Barikade 98 menggelar acara puncak peringatan 25 tahun reformasi di Markas Barikade 98 di Cikini, Jakarta Pusat. Sebelum menggelar acara tersebut, para aktivis dan massa aksi melakukan kegiatan jalan santai di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

Usai memutari Bundaran Hotel Indonesia (HI), mereka kembali berkumpul di Sarinah, kemudian kembali berjalan menuju Markas Barikade 98 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Di lokasi tersebut, ribuan masa aksi menggelar peringatan 25 tahun reformasi dengan kegiatan orasi, serta menyanyikan lagu-lagu reformasi dan aksi mahasiswa.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam 12 peristiwa yaitu (1) Peristiwa 1965-1966; (2) Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; (3) Peristiwa Talangsari, Lampung 1989; (4) Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989; (5) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998; (6)Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

Selanjutnya (7) Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999; (8) Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999; (9) Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999; (10) Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002; (11) Peristiwa Wamena, Papua 2003; dan (12) Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Presiden Jokowi juga sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) yang Berat.

Inpres tersebut isinya menugaskan 19 kementerian dan lembaga diberi dua tugas untuk melaksanakan rekomendasi PPHAM, yaitu pertama, memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara adil dan bijaksana. Kedua mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi. (*)

Baca Juga:

Pemerintah Bakal Temui Para Korban Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

#Pelanggaran HAM #Pemerintahan #Pemerintah RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gibran Disebut Minta Mundur, ini Deretan Pemimpin Dunia yang Pernah Mengundurkan Diri
Gibran disebut berniat mundur dari wakil presiden. Berikut 11 pemimpin dunia yang pernah mengundurkan diri, mulai dari Justin Trudeau hingga Sheikh Hasina.
Soffi Amira - Rabu, 11 November 2026
Gibran Disebut Minta Mundur, ini Deretan Pemimpin Dunia yang Pernah Mengundurkan Diri
Lifestyle
Rumah Cerebral Palsy Dorong Pemerintah Perkuat Dukungan bagi Anak Penyandang CP
Iis R. Soelaeman mendorong dukungan pemerintah bagi anak dengan cerebral palsy melalui akses terapi, kesehatan, pendidikan inklusif, dan fasilitas aksesibel.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
Rumah Cerebral Palsy Dorong Pemerintah Perkuat Dukungan bagi Anak Penyandang CP
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Pengamat Pertanyakan Dampak Kebijakan ke Rakyat
Pengamat kini mempertanyakan kepercayaan publik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Pengamat Pertanyakan Dampak Kebijakan ke Rakyat
Indonesia
Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran, Daya Beli hingga Lapangan Kerja Disorot
Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum terhadap dampak kebijakan ekonomi.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran, Daya Beli hingga Lapangan Kerja Disorot
Indonesia
2 Tahun Pemerintahan Prabowo: Penilaian Harus Berdasar Dirasakan Rakyat
Lembaga swadaya seperti CELIOS (Center of studi Economic and Law Studies) bersama Kabinet Bayangan memberikan "rapor merah" dengan skor kepuasan publik yang rendah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
2 Tahun Pemerintahan Prabowo: Penilaian Harus Berdasar Dirasakan Rakyat
Indonesia
Qodari Tanggapi Survei Kepuasan Publik terhadap Prabowo, Minta Indikator Lebih Detail
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menanggapi survei SMRC terkait kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Qodari Tanggapi Survei Kepuasan Publik terhadap Prabowo, Minta Indikator Lebih Detail
Indonesia
Kunci Negara Sukses di Mata Prabowo: Harus Berani Akui Kekurangan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara sukses adalah yang berani mengakui kekurangan dan menghadapi kesulitan. Kritik dan masukan akademisi akan ditindaklanjuti pemerintah.
Wisnu Cipto - Minggu, 28 Juni 2026
Kunci Negara Sukses di Mata Prabowo: Harus Berani Akui Kekurangan
Berita
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Dendi menilai audit perlu mencakup seluruh aspek pengelolaan perusahaan, mulai dari mekanisme penentuan vendor, distribusi komoditas strategis, pemberian kuota usaha, proses pengadaan, hingga sistem pengawasan internal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Indonesia
Koperasi Merah Putih Masuk RUU Perkoperasian
RUU Perkoperasian juga akan mengatur pembentukan lembaga yang menyelenggarakan perizinan, pengaturan, dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Koperasi Merah Putih Masuk RUU Perkoperasian
Dunia
Uni Eropa Bekukan Aset 4 Lembaga Israel, Terbukti Pelanggar HAM Berat di Tepi Barat
Uni Eropa resmi menjatuhkan sanksi terhadap 4 lembaga Israel dan pimpinannya atas pelanggaran HAM di Tepi Barat. Sanksi meliputi pembekuan aset dan larangan perjalanan ke negara anggota Uni Eropa.
Wisnu Cipto - Jumat, 29 Mei 2026
Uni Eropa Bekukan Aset 4 Lembaga Israel, Terbukti Pelanggar HAM Berat di Tepi Barat
Bagikan