Buntut Marak Kerusuhan, Denny JA Sebut Prabowo Perlu Perkuat Early Warning System

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 01 September 2025
Buntut Marak Kerusuhan, Denny JA Sebut Prabowo Perlu Perkuat Early Warning System

Penulis dan pengamat politik senior, Denny JA. Foto: Dok. Denny JA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kerusuhan yang melanda Jakarta hingga Makassar akhir Agustus kemarin menjadi pengingat keras, bahwa bangsa tengah menghadapi ujian besar.

Gedung DPRD Makassar luluh lantak, rumah pejabat dijarah, hingga korban jiwa berjatuhan.

Penulis sekaligus pengamat politik senior, Denny JA mengatakan, bahwa dukungan untuk Presiden RI, Prabowo Subianto, justru perlu dipertegas.

“Ketika simbol demokrasi dibakar, yang rusak bukan hanya gedung fisik, tetapi juga kepercayaan rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, ada tiga alasan mendasar mengapa gejolak sosial meletus. Pertama, terjadi kesenjangan yang menjadi luka kolektif.

Baca juga:

Mirisnya Prabowo Lihat Polisi dan Korban Kerusuhan Demo, Ada yang Ginjalnya Rusak hingga Alat Vital Terbakar

"Ketimpangan ekonomi membuat hidup semakin menghimpit rakyat kecil. Bukan hanya soal uang, melainkan juga martabat," jelasnya.

Kedua, erosi kepercayaan pada lembaga. Menurut Denny JA, parlemen dan aparat dipandang lebih sibuk melayani penguasa ketimbang melindungi rakyat.

Ketiga, terjadinya ledakan emosi di era ketidakpastian. Lonjakan harga, ketidakpastian global, hingga media sosial menjadi pemicu cepat amarah massal.

“Api itu bukan sekadar menjilat kayu dan besi, melainkan juga pondasi solidaritas kita,” ungkap Denny JA.

Di tengah badai sosial, Denny JA menilai, dukungan kepada nakhoda justru memudahkan kapal berlayar.

Baca juga:

Kapolri Beri Sinyal, Otak Pelaku yang Menggerakkan dan Membiayai Demo Rusuh Segera Terungkap

Denny JA juga menegaskan, bahwa dukungan bukan berarti tanpa kritik.

“Justru dari krisis, kita belajar hal-hal yang perlu ditambahkan dalam leadership Presiden Prabowo,” katanya.

Menurutnya ada tiga hal yang juga perlu ditambahkan dalam leadership Prabowo ke depannya, yaitu:

1. Big Spending Government

Pada masa krisis, hukum ekonomi bukan efisiensi, melainkan penggerak roda rakyat.

Anggaran negara harus menjadi energi kehidupan: program padat karya, subsidi tepat sasaran, dan infrastruktur yang menghidupkan dapur rakyat.

2. Saluran Alternatif: Telinga Kedua Presiden

Presiden perlu kanal independen lintas disiplin, seperti akademisi, sosiolog, lembaga survei, hingga tokoh budaya untuk memberi masukan apa adanya, bukan laporan birokrasi yang dipoles.

Melalui early warning system ini, keresahan rakyat bisa terbaca sebelum berubah jadi api di jalanan.

Prabowo juga harus membentuk forum dialog terbuka secara reguler. Ia perlu intelektual kritis, komunitas akar rumput, serta perwakilan oposisi. Jadi, setiap suara didengar dan solusi benar-benar dirasakan adil oleh semua lapisan masyarakat.

Baca juga:

Sebut Aksi Pembakaran saat Demo Rusuh Terencana, Prabowo: Truk-Truk Datang Bawa Petasan

3. Eksekutor yang Kuat

Program populis seperti Makan Siang Gratis, Koperasi Merah Putih, dan lainnya, hanya bermakna jika dieksekusi tim tangguh dengan pilot project yang disiplin target serta transparan.

“Gagasan besar akan hambar jika tidak dieksekusi kuat. Prabowo perlu memastikan dan mengevaluasi berkala, ada eksekutor tangguh yang benar-benar bekerja efektif,” kata Denny JA. (*)

#Denny JA #Kerusuhan Massa #Prabowo Subianto #Pemerintahan
Bagikan
Ditulis Oleh

Soffi Amira

Berita Terkait

Berita Foto
Momen Akrab Presiden Prabowo Terima Kunjungan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa
Presiden Prabowo Subianto (kanan) dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa (kiri) berbincang dalam sesi tete-a-tete atau pertemuan empat mata di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Foto: Citra - Biro Pers Sekretariat Presiden
Didik Setiawan - Rabu, 22 Oktober 2025
Momen Akrab Presiden Prabowo Terima Kunjungan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa
Indonesia
Pengamat Nilai Kepuasan Publik Moderat Selama Setahun Prabowo–Gibran, Program Populer Rentan Berbalik Jadi Beban Politik
Pemerintahan ini harus memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pengamat Nilai Kepuasan Publik Moderat Selama Setahun Prabowo–Gibran, Program Populer Rentan Berbalik Jadi Beban Politik
Indonesia
Prabowo Wajibkan Menteri Kerja Pakai Maung, Mobil Bagus Boleh Dipakai Pas Libur
"Semua harus pakai Maung, saya nggak mau tahu,” tegas Prabowo dalam arahannya kepada para menteri.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Prabowo Wajibkan Menteri Kerja Pakai Maung, Mobil Bagus Boleh Dipakai Pas Libur
Indonesia
Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'
Kekuatan tanpa partisipasi hanya akan melahirkan efisiensi semu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'
Indonesia
Mobil Mewah Para Menteri Cuma Boleh Keluar Kandang Saat Akhir Pekan, Kalau Hari Kerja Wajib Pakai Maung
Prabowo sendiri telah menggunakan Maung sejak dilantik menjadi presiden tahun lalu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Mobil Mewah Para Menteri Cuma Boleh Keluar Kandang Saat Akhir Pekan, Kalau Hari Kerja Wajib Pakai Maung
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
KPK mendorong agar Kemnaker dan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah perbaikan sistem layanan publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Indonesia
Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi
Pemerintah Arab Saudi secara terang-terangan menolak jika urusan haji Indonesia hanya ditangani lembaga negara setingkat badan.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi
Indonesia
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Dalam sidang kabinet itu, Prabowo sempat menyinggung Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan sedang berhalangan hadir karena sedang berada di Arab Saudi.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Bagikan