Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh

MerahPutih.com - Pernyataan ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Sasmito Hadinegoro, yang mendorong Presiden RI, Prabowo Subianto, mengambil alih 51 persen saham BCA untuk menyelamatkan uang negara terkait skandal BLBI, menuai sorotan dari publik.

Anggota Komisi IX DPR RI, Tommy Kurniawan, meminta semua pihak tidak melontarkan pernyataan yang hanya memicu kegaduhan dan memperburuk iklim investasi di tengah ketidakpastian global.

“Realisasi investasi mencapai Rp465,2 triliun, tumbuh 15,9% dibandingkan periode sebelumnya. Iklim investasi sedang bagus di tengah situasi global yang serba tidak pasti. Karena itu, kita wajib menjaganya dan jangan sampai ada pernyataan yang menimbulkan kegaduhan, terutama terkait sektor perbankan nasional,” kata Tommy dalam keterangannya, Rabu (20/8).

Baca juga:

BEI Belum Mau Hapus Saham Sritex, Meskipun Sudah Masuk Kriteria Delisting

Ia menilai, pengamat seharusnya tidak asal melempar isu lama seperti kasus BLBI dan mengaitkannya dengan bank swasta, dalam hal ini BCA.

"Pernyataan agar pemerintah mengambil alih saham mayoritas BCA perlu dipertanyakan maksud dan tujuannya. Itu justru bisa mengganggu stabilitas keuangan dan iklim investasi kita,” ujarnya.

Tommy menambahkan, persoalan BLBI adalah masalah lama yang sudah ditangani pemerintah bersama pihak terkait, termasuk para pemegang saham. Karena itu, menurutnya, tidak perlu lagi diangkat dengan cara yang justru meresahkan publik.

“Pemerintah pasti sudah memahami duduk persoalan ini. Yang kita butuhkan sekarang adalah menjaga stabilitas ekonomi yang sedang tumbuh baik, bukan membuat gaduh dengan isu-isu yang mengkhawatirkan masyarakat, nasabah, maupun investor,” tandasnya. (Pon)

Baca juga:

Modus Transaksi Judol Penerima Bansos Terbanyak Pakai Aplikasi Dana, Sisanya BCA dan 3 Bank BUMN