Prabowo Dinilai Serius Jadikan APBN Instrumen Utama Kebijakan Ekonomi

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Dinilai Serius Jadikan APBN Instrumen Utama Kebijakan Ekonomi

Presiden Prabowo hadiri Rapat Paripurna DPR. (Foto: MerahPutih.com/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5).

Penyampaian tersebut menjadi perhatian karena untuk pertama kalinya dilakukan langsung oleh Presiden RI di hadapan anggota dewan.

Rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selama ini, dokumen KEM-PPKF umumnya dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Presiden.

DPR Sebut Jadi Tradisi Baru

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menilai langkah Prabowo menjadi tradisi baru dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru,

kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Rabu (20/5).

Menurut politikus Partai Golongan Karya itu, KEM-PPKF merupakan tahapan awal atau kick-off pembahasan RAPBN 2027.

Baca juga:

Prabowo Sampaikan Langsung Kerangka Ekonomi 2027 di Rapat Paripurna DPR, Dinilai Jadi Tradisi Baru

Dalam dokumen tersebut, pemerintah akan memaparkan berbagai asumsi dasar ekonomi makro tahun depan.

Mulai dari proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), hingga target lifting minyak dan gas nasional.

Selain itu, pemerintah juga akan menyampaikan pagu indikatif kementerian dan lembaga sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2027.

APBN Disebut Jadi Instrumen Utama Kebijakan

Misbakhun menilai keputusan Prabowo menyampaikan langsung KEM-PPKF tidak semata berkaitan dengan pelemahan rupiah maupun fluktuasi pasar keuangan.

Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan keseriusan Presiden dalam menjadikan APBN sebagai instrumen utama kebijakan ekonomi pemerintah.

Ini menunjukkan concern yang serius dari Bapak Presiden bahwa APBN sejak awal harus disampaikan langsung kepada masyarakat,

ujarnya.

Ia menambahkan, nilai tukar rupiah hanya menjadi salah satu komponen asumsi makro dalam KEM-PPKF.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebut tidak termasuk parameter resmi dalam dokumen tersebut.

Baca juga:

IHSG Hari Ini Ambles ke 6.352, Saham Unggulan LQ45 Malah Meroket Tipis

IHSG Merana, Saham Perbankan Indonesia di Bawah Harga Wajar

Misbakhun juga memastikan hingga saat ini belum ada rencana pemerintah maupun DPR untuk mengubah batas defisit APBN maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kesepakatan politiknya belum ada keinginan untuk mengubah soal defisit,

kata dia.

Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global merupakan tantangan yang tidak bisa dihindari.

Karena itu, pemerintah dituntut mampu mengelola risiko dan peluang secara tepat agar kebijakan ekonomi tetap kredibel serta menjaga kepercayaan investor. (Pon)

#APBN #RAPBN #KEM PPKF #Presiden Prabowo Subianto #Rapat Paripurna DPR #Komisi XI DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan datang langsung ke MPR pada 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Indonesia
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mencari pengganti wakil presiden sepulang dari Manila dan Shenzhen usai Gibran Rakabuming berhenti. Simak pernyataan dan aturan UUD 1945.
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 November 2026
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Gibran Sampaikan Niat Mundur, Ini Pernyataan Istana soal Sikap Prabowo
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap Prabowo tidak menolak niat Gibran mundur setelah keduanya bertemu selama sekitar 2,5 jam.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Gibran Sampaikan Niat Mundur, Ini Pernyataan Istana soal Sikap Prabowo
Indonesia
Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam, Gibran Ungkap Keinginan Mundur
Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur kepada Prabowo Subianto. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap isi pertemuan keduanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam, Gibran Ungkap Keinginan Mundur
Berita Foto
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Ketua DPR, Puan Maharani menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Indonesia
6 Saksi Kasus Penyadapan HP Prabowo Minta Perlindungan LPSK, Siapa Saja?
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI memasuki babak baru. Sebanyak enam saksi mengajukan perlindungan ke LPSK,
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
6 Saksi Kasus Penyadapan HP Prabowo Minta Perlindungan LPSK, Siapa Saja?
Indonesia
Listyo Sigit Tersangka Sadap RI 1, Kasatpres Letjen Ariyo Windutomo Ditunjuk Rangkap Jabatan Plt KSP
Prabowo Subianto memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan dan menunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt KSP
Wisnu Cipto - Rabu, 04 November 2026
Listyo Sigit Tersangka Sadap RI 1, Kasatpres Letjen Ariyo Windutomo Ditunjuk Rangkap Jabatan Plt KSP
Bagikan