MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan investor global.
Desakan tersebut disampaikan menyusul kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level 5.644,23 dan pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp 18.041,00 per dolar AS pada perdagangan Kamis (4/6).
Marwan juga menyoroti derasnya arus modal keluar (capital outflow) yang mencatatkan jual bersih (net sell) hingga Rp 66,20 triliun sepanjang tahun berjalan.
Menurutnya, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius karena terjadi secara spesifik di Indonesia, sementara sejumlah bursa saham negara berkembang lainnya seperti Taiwan dan Vietnam justru mencatatkan pertumbuhan positif.
Investor Mulai Mengurangi Eksposur di Indonesia
"Data menunjukkan bahwa sebenarnya investor global tidak sedang menjauhi pasar negara berkembang, melainkan secara spesifik mengurangi eksposur investasi mereka di Indonesia. Berdasarkan indikator Indonesia ETF (EIDO), kita mencatat return minus 28,6 persen sejak awal 2025. Masalah utama bukan soal kemampuan ekonomi kita untuk tumbuh, melainkan runtuhnya kredibilitas dan kepastian hukum Indonesia di mata pasar," tegasnya di Jakarta, Jumat (5/6).
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes & PDTT) itu menilai terdapat sejumlah faktor krusial yang membuat investor global mulai 'menghukum' pasar modal domestik.
Selain penyusutan daya beli kelas menengah, tekanan terhadap rupiah, serta outlook negatif dari lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's dan Fitch, Marwan menyebut tingginya risiko komunikasi kebijakan (leadership and policy communication risk) dari pemerintah sebagai pemicu utama.
Baca juga:
Rupiah dan IHSG Terseok, Sentimen Dalam Negeri dan Duit Asing Rp 67 Triliun Keluar Jadi Pemicu
Kebijakan Mendadak Ganggu Kepercayaan Pasar
Menurut Marwan, pasar keuangan dalam beberapa waktu terakhir kerap dikejutkan oleh regulasi-regulasi penting yang muncul secara mendadak tanpa koordinasi dan komunikasi publik yang matang.
Ia mencontohkan, ketika pelaku pasar masih beradaptasi dengan implementasi kebijakan badan baru Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta regulasi baru Devisa Hasil Ekspor (DHE), pemerintah kembali meluncurkan aturan terkait pajak UMKM.
"Kebijakan yang suka muncul ujug-ujug misterius ini memberikan pukulan beruntun bagi kenyamanan berinvestasi. Pasar saat ini sebenarnya tidak lagi mencari alasan untuk menjual saham mereka, tetapi mereka sedang mencari alasan buat berhenti menjual. Tugas pemerintah adalah memberikan alasan tersebut melalui kepastian hukum," tegas legislator PKB dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu.
Baca juga:
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tolak Intervensi Bursa Saham Saat IHSG Terjun Bebas Lebih dari 4 Persen
Desak Langkah Cepat Jelang Penilaian FTSE dan MSCI
Marwan meminta pemerintah dan otoritas moneter segera mengeksekusi sejumlah langkah taktis sebelum proses penilaian indeks oleh pelaku global penting seperti FTSE dan MSCI yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni.
Menurutnya, pemerintah perlu menghentikan pengumuman regulasi baru yang bersifat restriktif secara mendadak dan memastikan setiap kebijakan ekonomi dikomunikasikan secara terbuka.
"Setiap cetak biru kebijakan ekonomi makro harus dikomunikasikan secara transparan, terukur, dan memiliki lini masa yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi negatif,” tukasnya.
Baca juga:
BI Diminta Optimalkan Instrumen Moneter
Di sisi lain, Marwan menilai Bank Indonesia (BI) perlu mengoptimalkan seluruh instrumen moneter guna menahan laju pelemahan rupiah agar tidak menembus lebih jauh level psikologis Rp18.000 per dolar AS.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu kepanikan sistemik di sektor riil apabila tidak segera diantisipasi.
"Pemerintah pun wajib memberikan jaminan pengelolaan fiskal atau anggaran yang kredibel dan akuntabel buat mempertahankan peringkat investment grade dari S&P yang saat ini masih stabil, sekaligus memitigasi dampak dari outlook negatif Moody's dan Fitch,” pungkasnya. (Pon)