Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk mengajukan nama Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI secara definitif.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai pencalonan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) perlu diuji dari sisi kapasitas menghadirkan terobosan kebijakan baru. Khususnya dalam menghadapi tekanan terhadap Rupiah.
Menurut Achmad, pengalaman panjang Destry di dalam BI justru menjadi alasan publik perlu melihat lebih jauh gagasan baru yang ditawarkannya.
Indonesia tidak sedang memilih administrator untuk menjaga rutinitas. Indonesia membutuhkan gubernur yang memiliki keberanian intelektual, daya cipta kebijakan, dan rekam kepemimpinan transformatif,
kata Achmad dalam keterangannya, Senin (10/8).
Baca juga:
Surpres Prabowo Mendarat di DPR, Destry Damayanti Siap Pegang Kendali Bank Indonesia
Ia menilai Destry selama sekitar tujuh tahun telah berada di pusat pengambilan keputusan moneter, stabilisasi rupiah, pengelolaan likuiditas, dan pendalaman pasar keuangan. Namun, belum terlihat formula kebijakan yang benar-benar dapat dikenali sebagai terobosan personal Destry untuk mengubah persepsi investor terhadap Indonesia.
Achmad menyoroti respons BI terhadap tekanan rupiah yang selama ini masih banyak bertumpu pada instrumen seperti intervensi pasar spot, DNDF, NDF, kenaikan suku bunga, serta peningkatan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Instrumen tersebut diperlukan, tetapi belum membentuk strategi baru yang mampu mengubah persepsi investor secara mendasar,
ujarnya.
Ia juga menilai tingginya imbal hasil instrumen keuangan belum otomatis meningkatkan kepercayaan investor. Investor, tidak hanya mempertimbangkan selisih bunga, tetapi juga melihat kredibilitas fiskal, konsistensi regulasi, transparansi pasar keuangan, kepastian hukum, dan independensi bank sentral.
Achmad mempertanyakan apakah Destry mampu membawa pendekatan berbeda jika nantinya resmi memimpin BI.
Jika ia mempunyai formula baru untuk memperkuat rupiah, mengapa formula itu belum terlihat sebagai bagian yang dapat dikenali dari kebijakan BI?
katanya.
Achmad menegaskan kritik tersebut bukan berarti mengabaikan capaian BI dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah inovasi seperti QRIS, BI-FAST, pembayaran lintas negara, penggunaan mata uang lokal, dan berbagai instrumen makroprudensial.
Namun, menurut dia, capaian kelembagaan pada era Perry Warjiyo tidak otomatis dapat dianggap sebagai bukti kepemimpinan personal Destry. Tantangan utama gubernur BI berikutnya bukan sekadar mempertahankan kebijakan yang sudah berjalan, melainkan menghasilkan arsitektur kebijakan baru untuk menghadapi tekanan rupiah dan menjaga kepercayaan investor. (*)
