Ganjar Singgung Pelanggaran HAM dan Korupsi di Peringatan 25 Tahun Reformasi

MerahPutih.com - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri pameran foto "25 Tahun Reformasi" yang digelar Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98), Sabtu (13/5).

Ganjar mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan meski reformasi telah mencapai usia perak. Salah satunya terkait korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

"Yang jadi tuntutan masyarakat perlu direformasi pemerintahnya dulu, mesti bebas KKN. Hari ini usahanya sudah ada, tetapi korupsi belum tuntas," kata Ganjar di Graha Pena 98, Jakarta.

Baca Juga:

Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Naik, Prabowo Stagnan, Anies Turun

Selain itu, Gubernur Jawa Tengah ini juga berbicara soal otonomi daerah yang menjadi salah satu tuntutan aktivis pro demokrasi saat Indonesia masih di bawah rezim Orde Baru.

"Kalau kita bicara sampai otonomi daerah dulu, hari ini bicara mengenai demokrasi yang lebih bagus. Tentu saja akan melakukan evaluasi mana yang the best dan yang bisa diikuti," ujarnya.

Menurut Ganjar, saat ini reformasi birokrasi sudah banyak bermunculan di daerah-daerah. Namun, kata dia, masih ada catatan yakni terkait penuntasan pelanggaran HAM.

"Saya kira itu jelas dan harus segara ditangani pemerintah. Jadi, reformasi ini menurut saya harus dituntaskan karena belum tuntas," ujarnya.

Baca Juga:

90 Persen Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo

Lebih lanjut politikus partai banteng ini menyatakan, ada satu hal yang paling mendesak yang harus dituntaskan oleh pemerintah, yakni korupsi.

"Korupsi. Mulai dari penegakan hukumnya. Jadi, reform-nya yang ada di sana, jadi itu yang menjadi prioritas kita semua," kata Ganjar. (Pon)

Baca Juga:

Relawan Tak Campuri Kedaulatan Parpol Tentukan Cawapres Pendamping Ganjar