Pemerintah Diminta Selidiki Dugaan Mafia Kesehatan di Balik Mahalnya Harga Tes PCR

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 15 Agustus 2021
Pemerintah Diminta Selidiki Dugaan Mafia Kesehatan di Balik Mahalnya Harga Tes PCR

Ilustrasi "swab test". (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah diminta menyelidiki penyebab mahalnya harga tes PCR di dalam negeri. Pasalnya, harga tes PCR di Indonesia mencapai Rp 1 juta rupiah sekali tes.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menilai jangan sampai masyarakat Indonesia menjadi korban eksploitasi mafia bisnis kesehatan, yang mencari untung besar di tengah krisis.

Baca Juga

Kemenkes Jelaskan Harga Tes PCR Indonesia Lebih Mahal Dibandingkan di India

“Karena itu saya minta Pemerintah memeriksa semua alur pengadaan perangkat PCR dan proses distribusi ke klinik penyelenggara pelaksana tes PCR," jelas Mulyanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (15/8).

Menurut dia, aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan soal mahalnya harga tes COVID-19 itu.

"Bila terbukti ada pihak yang coba mencari keuntungan berlebih bisa segera diambil tindakan hukum,” desak Mulyanto.

Terkait dengan ketergantungan impor terhadap reagen dan bahan kimia penunjang tes PCR lainnya, Mulyanto minta Pemerintah ke depan untuk terus mengembangkan industri petrokimia dalam negeri.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto

Pemerintah juga, lanjut Mulyanto, harus memperkuat ekosistem dan infrastruktur riset dasar bidang industri dan enzim molekular (industrial and molecular enzyme). Termasuk bidang kimia sintetik (chemical synthesis). Sehingga mampu memproduksi sendiri reagen dan bahan kimia lainnya.

"Ini agar Indonesia tidak tergantung pada impor bahan yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat," jelas Mulyanto.

Untuk jangka pendek Pemerintah perlu mengatur ketentuan impor reagen dan bahan lain pendukung PCR ini sedemikian rupa sehingga dapat menekan harga tes PCR.

"Misalnya menugaskan BUMN membeli reagen dalam jumlah besar dan komitmen jangka panjang agar harga dapat ditekan,” imbuh Mulyanto.

Untuk mempercepat waktu testing, ke depan, Mulyanto berharal Pemerintah memperbanyak laboratorium tempat tes PCR, yakni lab Bio Safety Level 2.

Kemenkes telah menentukan batas tertinggi tes PCR COVID-19 saat ini di kisaran Rp 500-900 ribu. Jumlah itu terbilang mahal dibanding harga PCR di India yang kini mulai diturunkan menjadi sekitar Rp 95 ribu dari semula sekitar Rp 150 ribu.

Tingginya harga PCR di Indonesia turut disorot dokter sekaligus musisi, Tompi. Lewat akun Twitternya @dr_tompi, ia menyebut harga PCR di Indonesia terlalu mahal.

"Harga PCR atau swab harus semurah-murahnya!!! Negara harus hadir memastikan ini. Kenapa negara lain bisa lebih murah dari kita saat ini? Bukankah Beli bayam 100 selalu lebih murah dari beli bayam 10. Ayo lah Bisa! Mohon kendalinya Pak Jokowi," kata dia, Rabu (11/8).

Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, tingginya PCR disebabkan oleh komponen pembentukan harga yang telah dikaji oleh tim.

Meski demikian, pihaknya mengaku tetap membuka masukan dari berbagai pihak terkait kemungkinan menurunkan harga. (Knu)

Baca Juga

Pengunjung Mal Belum Divaksin Wajib Bawa Surat PCR dan Swab Antigen

#COVID-19 #Test Covid 19 #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang. Ada beberapa poin perubahan yang disorot.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Bagikan