Pemerintah Diminta Pastikan Kecukupan Pasokan Energi Selama Libur Nataru

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 19 Desember 2024
Pemerintah Diminta Pastikan Kecukupan Pasokan Energi Selama Libur Nataru

Tangkapan layar - Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/Syaiful Hakim/am.

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah diminta untuk memastikan kecukupan pasokan energi selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Hal tersebut dikarenakan pemakaian energi saat libur akhir tahun akan meningkat dari biasanya.

"Libur panjang akhir tahun menjadi momen yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Jadi sering kali diwarnai dengan lonjakan permintaan energi, baik untuk transportasi, penerangan, maupun kebutuhan sehari-hari,” kata Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam keterangannya, Kamis (19/12).

“Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan energi yang cukup selama momen perayaan Natal dan libur pergantian tahun," sambungnya.

Puan menilai peningkatan ativitas secara signifikan selama libur akhir tahun akan terjadi di beberapa sektor seperti perhotelan, restoran, dan transportasi. Mobilitas dan aktivitas yang tinggi pastinya membutuhkan energi yang lebih banyak.

"Biasanya kegiatan perayaan seperti pesta, konser, dan acara komunitas juga meningkatkan penggunaan listrik dan bahan bakar. Termasuk bagi masyarakat yang mudik saat Natal dan mereka yang liburan. Jadi jangan sampai pasokan energi berkurang," ujarnya.

Baca juga:

4.357 Aparat Keamanan Disebar Amankan Nataru di Jakarta

Ia pun mengingatkan bahwa fluktuasi harga energi global dapat mempengaruhi ketersediaan bahan bakar dan listrik di dalam negeri. Untuk menjamin ketersediaan pasokan energi selama libur akhir tahun, Puan meminta Pemerintah mengambil langkah strategis.

"Perlu ada koordinasi secara lebih intens antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PLN, dan instansi terkait untuk memantau kebutuhan dan pasokan energi secara real-time," tuturnya.

Di samping itu, Puan juga meminta pemerintah untuk mempersiapkan dan menyusun rencana cadangan energi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, termasuk pengelolaan stok bahan bakar fosil dan energi terbarukan.

Pemerintah, kata dia, perlu pula memastikan bahwa infrastruktur distribusi energi dalam kondisi baik dan siap menghadapi lonjakan permintaan.

"Khususnya juga dalam pemeliharaan jaringan listrik dan fasilitas penyimpanan bahan bakar," ucapnya.

Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat untuk menghemat energi selama periode liburan untuk mengurangi tekanan pada sistem.

Baca juga:

BI Sediakan Uang Tunai Rp 133 Triliun di Nataru, Penukaran di Gereja

Ia juga kembali mengingatkan agar Pemerintah terus melakukan mitigasi terhadap ancaman bencana alam di tengah cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi energi dan menyebabkan kerusakan infrastruktur.

"Kita harus mengantisipasi cuaca ekstrem juga karena jaringan distribusi energi yang tidak memadai dapat menyebabkan pemadaman listrik di daerah tertentu.

Semua harus dipastikan agar masyarakat nyaman dan aman saat memperingati perayaan Natal tahun 2024 dan libur pergantian tahun 2025 ini," tutupnya. (Pon)

#DPR RI #Puan Maharani #Pemerintahan #Libur Natal Dan Tahun Baru
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Pimpinan DPR RI akhirnya menyetujui sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk penghentian tunjangan bagi para anggota dewan
ImanK - Jumat, 05 September 2025
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Indonesia
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Puan Kembali menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Indonesia
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Penonaktifan tidak dikenal di dalam tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta peraturan DPR tentang tata tertib.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Indonesia
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Ia juga mendukung tambahan anggaran Kemendikdasmen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Indonesia
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Ahli embrio transfer manusia, ahli embrio transfer hewan, bersatu, membuat contoh perbaikan genetik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Indonesia
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Jika DPR mengambil alih, DPR harus menyusun draf rancangan dan menggelar serangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Indonesia
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Jika hal ini terjadi, DPR harus segera menggelar RDPU
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Indonesia
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Beras impor layak konsumsi harus segera dikeluarkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Bagikan