Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pemerintah Diminta Pastikan Kecukupan Pasokan Energi Selama Libur Nataru

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 19 Desember 2024
Pemerintah Diminta Pastikan Kecukupan Pasokan Energi Selama Libur Nataru

Tangkapan layar - Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/Syaiful Hakim/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah diminta untuk memastikan kecukupan pasokan energi selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Hal tersebut dikarenakan pemakaian energi saat libur akhir tahun akan meningkat dari biasanya.

"Libur panjang akhir tahun menjadi momen yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Jadi sering kali diwarnai dengan lonjakan permintaan energi, baik untuk transportasi, penerangan, maupun kebutuhan sehari-hari,” kata Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam keterangannya, Kamis (19/12).

“Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan energi yang cukup selama momen perayaan Natal dan libur pergantian tahun," sambungnya.

Puan menilai peningkatan ativitas secara signifikan selama libur akhir tahun akan terjadi di beberapa sektor seperti perhotelan, restoran, dan transportasi. Mobilitas dan aktivitas yang tinggi pastinya membutuhkan energi yang lebih banyak.

"Biasanya kegiatan perayaan seperti pesta, konser, dan acara komunitas juga meningkatkan penggunaan listrik dan bahan bakar. Termasuk bagi masyarakat yang mudik saat Natal dan mereka yang liburan. Jadi jangan sampai pasokan energi berkurang," ujarnya.

Baca juga:

4.357 Aparat Keamanan Disebar Amankan Nataru di Jakarta

Ia pun mengingatkan bahwa fluktuasi harga energi global dapat mempengaruhi ketersediaan bahan bakar dan listrik di dalam negeri. Untuk menjamin ketersediaan pasokan energi selama libur akhir tahun, Puan meminta Pemerintah mengambil langkah strategis.

"Perlu ada koordinasi secara lebih intens antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PLN, dan instansi terkait untuk memantau kebutuhan dan pasokan energi secara real-time," tuturnya.

Di samping itu, Puan juga meminta pemerintah untuk mempersiapkan dan menyusun rencana cadangan energi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, termasuk pengelolaan stok bahan bakar fosil dan energi terbarukan.

Pemerintah, kata dia, perlu pula memastikan bahwa infrastruktur distribusi energi dalam kondisi baik dan siap menghadapi lonjakan permintaan.

"Khususnya juga dalam pemeliharaan jaringan listrik dan fasilitas penyimpanan bahan bakar," ucapnya.

Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat untuk menghemat energi selama periode liburan untuk mengurangi tekanan pada sistem.

Baca juga:

BI Sediakan Uang Tunai Rp 133 Triliun di Nataru, Penukaran di Gereja

Ia juga kembali mengingatkan agar Pemerintah terus melakukan mitigasi terhadap ancaman bencana alam di tengah cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi energi dan menyebabkan kerusakan infrastruktur.

"Kita harus mengantisipasi cuaca ekstrem juga karena jaringan distribusi energi yang tidak memadai dapat menyebabkan pemadaman listrik di daerah tertentu.

Semua harus dipastikan agar masyarakat nyaman dan aman saat memperingati perayaan Natal tahun 2024 dan libur pergantian tahun 2025 ini," tutupnya. (Pon)

#DPR RI #Puan Maharani #Pemerintahan #Libur Natal Dan Tahun Baru
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, harus diwujudkan melalui modernisasi pengawasan dan peningkatan standar keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Rentetan insiden tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh sistem pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Indonesia
Laka Kapal Terus Berulang, DPR Sebut sebagai Indikator Kerapuhan Keselamatan Pelayaran Nasional
Berulangnya insiden tragis yang merenggut banyak korban jiwa dan korban hilang menjadi sinyal kuat masih lemahnya tata kelola dan sistem keselamatan pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Laka Kapal Terus Berulang, DPR Sebut sebagai Indikator Kerapuhan Keselamatan Pelayaran Nasional
Bagikan