Pemerintah Diminta Intensifkan Dialog dalam Penyelesaian Masalah Separatis di Papua

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 27 Februari 2023
Pemerintah Diminta Intensifkan Dialog dalam Penyelesaian Masalah Separatis di Papua

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi meminta pemerintah untuk menindak tegas semua pihak yang melakukan aksi rasialisme dan separatis di Papua.

Selain tindakan tegas, menurutnya, dialog yang setara dan partisipatif antara pusat dan daerah juga harus terus dilakukan secara intensif untuk menyikapi masalah yang terjadi di Papua.

Baca Juga:

Menpora Pastikan Arak-arakan Trofi Piala Dunia U-20 hingga Papua

“Selain itu, saya juga meminta pemerintah mengintensifkan dialog yang setara dan partisipatif antara pusat dengan daerah,” kata Bobby dalam keterangan tertulisnya.

Bobby meyakini, dengan dialog akan ditemukan persoalan-persoalan mendasar yang dituntut oleh sebagian masyarakat Papua terkhusus mereka yang masih bergabung dalam Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Siapa tau dengan dialog masyarakat adat Papua memiliki usulan terkait pembangunan. Sehingga, pembangunan yang diupayakan pemerintah bersifat bottom-up,” ungkapnya.

Baca Juga:

Pemuka Agama Berperan Penting bagi Stabilitas di Tanah Papua

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai pintu dialog diharapkan dapat mencari jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang selama ini belum tersentuh. Apalagi mengingat tindakan separatisme oleh KKB di Papua itu sangat merugikan serta meresahkan bagi masyarakat di wilayah Papua.

“Keberadaan KKB Papua sudah menjadi kelompok separatis yang mengancam keutuhan negara. Bahkan merunut sejarahnya, gerakan separatis ini sudah ada sejak tahun 1963,” imbuhnya.

Diketahui, terbaru KKB membakar rumah di samping Tower Telkom Kampung Kago, Papua dan juga melakukan penyerangan kepada aparat TNI dan Polri di kampung Nipuralome Distrik Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Sabtu, (18/2). (*)

Baca Juga:

Kapolda Papua Pastikan Kondisi Pilot Susi Air Sehat

#DPR RI #Papua #Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Menunjukkan komitmen dari masyarakat untuk menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Bagikan