Pemuka Agama Berperan Penting bagi Stabilitas di Tanah Papua

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 23 Februari 2023
Pemuka Agama Berperan Penting bagi Stabilitas di Tanah Papua

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima sejumlah perwakilan sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua), Rabu (22/2/2023). ANTARA/HO-KSP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah terus melakukan pemerataan pembangunan di Tanah Papua. Peran serta masyarakat, terutama tokoh agama, sangat penting dalam upaya tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan, pemuka agama memainkan peran yang krusial bagi stabilitas masyarakat di Tanah Papua.

Pemerintah memerlukan peran para pendeta dari sinode-sinode untuk menjadi faktor pengungkit bagi pertumbuhan di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di Papua.

Baca Juga:

Kapolda Papua Pastikan Kondisi Pilot Susi Air Sehat

"Pendeta menjadi pusat kepercayaan publik. Rakyat yakin dan percaya pada pendeta dan pemuka agama,” kata Moeldoko saat menerima sejumlah perwakilan sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (22/2), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (23/2), seperti dikutip Antara.

Menurut Moeldoko, kelebihan pendeta di Indonesia adalah bukan hanya sekadar mengajarkan agama, tapi juga peduli dengan isu pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan.

Moeldoko juga atas nama pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para pendeta yang terus mendukung pemerintah dengan segala keterbatasannya.

Dalam pertemuannya dengan Kepala Staf Kepresidenan, sejumlah perwakilan sinode GPI Papua mengeluhkan beberapa kebijakan yang berdampak pada institusi pendidikan atau sekolah-sekolah yang dibangun oleh yayasan gereja.

Baca Juga:

150 Kendaraan Terjebak Kubangan Lumpur di Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena

Banyaknya penarikan guru-guru yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke sekolah negeri misalnya, menjadikan banyak sekolah-sekolah swasta, khususnya yang terafiliasi dengan gereja, mengalami kekosongan tenaga pengajar, sehingga proses belajar dan mengajar pun terganggu.

“Padahal sebagian besar sekolah di Papua itu berstatus swasta dan dibangun oleh gereja. Anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah yayasan gereja ini pun berasal dari kampung dengan kondisi ekonomi tidak mampu. Jadi kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah kepada sekolah-sekolah yang utamanya dari yayasan gereja, agar kami dibantu dalam proses perekrutan tenaga guru,” kata perwakilan GPI Papua di wilayah Merauke Pdt. Soleman Jambormias.

Selain itu, para pendeta juga menyampaikan infrastruktur jalan yang rusak dan minimnya fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan Merauke dan Papua Nugini.

Para pendeta juga meminta pemerintah untuk secara aktif melibatkan pihak gereja sebagai mitra strategis dalam proses pembangunan di Tanah Papua, karena mereka meyakini pelibatan gereja dalam isu-isu pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat akan membuat implementasi kebijakan otonomi khusus semakin efektif dan tepat sasaran.

Menanggapi hal ini, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). (*)

Baca Juga:

Negosiasi Mentok, Aparat Ancam Lakukan Penegakan Hukum Terhadap KKB Papua

#Papua #KSP
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Aparat gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 meningkatkan langkah pengamanan dengan melaksanakan olah TKP lanjutan, patroli gabungan, serta razia di sejumlah titik
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Indonesia
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pembangunan lumbung pangan di Papua. Hal itu menjadi pelajaran dari berbagai bencana alam yang melanda Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Indonesia
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, menargetkan 2.500 SPPG di Papua bisa beroperasi penuh pada 17 Agustus 2026.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Indonesia
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas bagi rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Indonesia
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Banyak mahasiswa asal Papua yang belajar di luar negeri belum menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan melalui LPDP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Bagikan