Eddy Flo
MerahPutih.Com - Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Bambamg Soesatyo (Bamsoet) mendesak pemerintah, mengeluarkan dua paket stimulus ekonomi.
Pertama untuk membantu warga kelas menengah bawah yang dinilai paling terdampak kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Baca Juga:
Pakar Mikroba UGM Pastikan Jenazah Pasien Corona Tak Sebarkan Penyakit
Menurut Bamsoet, pemerintah perlu juga memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat di luar kelompok tersebut yang juga terdampak signifikan oleh adanya wabah Covid-19.
"Pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian keringanan biaya kepada pelanggan listrik 1.300VA, dikarenakan tidak sedikit masyarakat yang menggunakan golongan listrik tersebut yang merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (3/4).
Menurut Bamsoet, komitmen untuk memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, serta keberlangsungan usaha masyarakat.
"Seperti UMKM dengan memberikan kebijakan yang dapat diterapkan secara optimal, efisien, dan realistis," jelas Bamsoet.
Ia menilai, Pemerintah perlu mempertimbangkan penurunan harga Bahan Bakar Minyak/BBM, agar biaya hidup masyarakat dapat berkurang dari pengeluaran BBM, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah, mengingat harga minyak dunia saat ini turun.
"Termasuk memberikan keringanan pajak di sejumlah sektor yang terdampak wabah Covid-19, seperti di sektor transportasi, pariwisata, manufaktur, dan juga ritel," imbuh Bamsoet.
Ia berharap, masyarakat agar tidak mudik serta berfokus pada pencegahan meluasnya virus Covid-19 dengan mengurangi mobilitas antar daerah, sehingga rantai virus Covid-19 dapat berangsur-angsur menurun dan berhenti.
Pemerintah didesak menyiapkan insentif Bansos khusus sebagai bantuan perlindungan sosial sebagai stimulus agar masyarakat tidak mudik saat lebaran, terutama kepada warga menengah ke bawah dan berharap Bansos tersebut dapat didistribusikan tepat waktu dan tepat sasaran.
"Pemerintah untuk segera menentukan jenis Bansos yang akan diberikan kepada masyarakat, mengingat Pemerintah telah mengalokasikan dana perlindungan sosial sebesar Rp110 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH)," terang Bamsoet.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera merilis Peraturan Presiden (Perpres) mengenai rincian dari stimulus jilid III yang telah ditetapkan. Tambahan anggaran yang akan dirinci tersebut sebesar Rp 405,1 triliun, untuk menangani dampak ekonomi karena wabah virus corona (Covid-19).
Perpres ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) nomor 1 tahun 2020 yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 31 Maret lalu.
"Nanti dilakukan rinciannya dalam bentuk Perpres," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan Perpres terkait stimulus lanjutan ini tengah difinalisasi oleh Kemenkeu. Dalam waktu dekat akan dikeluarkan agar bisa diimplementasikan.
Baca Juga:
Gugus Tugas COVID-19 Apresiasi Kades dan Lurah Isolasi Mandiri Warga
Adapun tambahan anggaran Rp 405,1 triliun tersebut akan masuk ke dalam postur APBN-P 2020. Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan ke berbagai sektor, yakni:
Bidang Kesehatan Rp 75 triliun, meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokterJaring pengaman sosial atau Social Safety net Rp 110 triliun, yang akan mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu pra kerja, dan subsidi listrik Insentif perpajakan dan KUR Rp 70,1 triliun dan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun.(Knu)
Baca Juga:
