Pemerintah Didesak Investigasi Menyeluruh Terkait Dugaan Joki Kartu Pra Kerja
Andika Pratama - Senin, 19 Oktober 2020
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ke-10 di Jakarta, Sabtu (26/9/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.
MerahPutih.com - Program kartu Pra Kerja yang diluncurkan oleh Pemerintah di tengah pandemi COVID-19 ternyata dimanfaatkan segilitir pihak untuk menjadi joki demi kepentingan pribadi.
Oleh karena itu, anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI, Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh guna membongkar dugaaan adanya joki kartu pra kerja.
"Kasus adanya joki ini bisa menyebabkan pergeseran peruntukan bantuan bagi korban PHK maupun para pencari kerja," ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (18/10)
Baca Juga
Kritik Kartu Pra Kerja, Pengamat: Programnya Bagus Tapi Nggak Nyambung
Mufida menyebutkan munculnya dugaan joki dalam kartu prakerja dapat merugikan masyarakat penerima kartu prakerja yang alokasi anggarannya dari APBN.
"Para joki ini mendapatkan keuntungan di tengah situasi rakyat yang kesusahan. Harus diusut tuntas termasuk jika ada jaringannya," katanya dillansir Antara
Ia berpendapat sebenarnya secara maksud dan tujuan program kartu prakerja ini baik untuk menolong korban PHK dan para pencari kerja saat masa pandemi.
Namun sayang, ujar dia, tata kelola yang buruk dan tidak transparan membuat program ini menjadi bermasalah.
Sebelumnya, pemerintah menyebutkan program kartu prakerja telah mengakselerasi target inklusi keuangan karena sebanyak 4,09 juta penerima program memiliki akun dompet elektronik.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan berdasarkan survei evaluasi kedua Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) periode 4-7 Oktober 2020, 160.560 responden menunjukkan peningkatan inklusi keuangan yang cukup baik.
Baca Juga
Pemerintah Dinilai Tak Tepat Beri Kartu Pra Kerja untuk Korban Penanganan COVID-19
Sebelum mengikuti program kartu prakerja, lanjut dia, sebanyak 23 persen responden tidak memiliki rekening bank dan saat ini 44 persen dari 23 persen responden tersebut telah memiliki rekening bank. (*)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Cegah Penyelundupan Narkoba, Legislator Usulkan Penambahan Pos Perbatasan di Papua Selatan
DPR Desak Pengusutan Tuntas Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
![[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat](https://img.merahputih.com/media/9e/63/dd/9e63dd9d94bb8226f9263b1364ae914a_182x135.png)
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
