Pemerintah Dinilai Tak Tepat Beri Kartu Pra Kerja untuk Korban Penanganan COVID-19

MerahPutih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritik langkah pemerintah yang menyediakan Kartu Pra kerja untuk pekerja yang terdampak penanganam COVID-19.

Menurut Ujang, pemberian kartu andalan Presiden Joko Widodo itu tak sesuai dengan konteks mayoritas pekerja saat ini yang membutuhkan kebutuhan pokok sehari-hari.

Baca Juga:

Anies Dianggap Main-main Jalankan PSBB di DKI, Ini Alasannya

"Pelatihan online kartu prakerja belum urgent. Belum dibutuhkan. Karena yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah makan. Sembako. Sembako yang dibutuhkan," kata Ujang kepada Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (18/4).

Ujang melanjutkan, jika hanya dikasih uang untuk pelatihan, lalu pemerintah tidak menyiapkan lapangan pekerjaan buat mereka, sama saja percuma.

"Yang dibutuhkan itu bukan pelatihanya. Tapi lapangan kerjanya. Karena kita tahu, saat ini warga banyak yang di-PHK. Lapangan kerja juga tak ada. Jadi masyarakat masyarakat hidupnya makin sulit," terang pengajar dari Universitas Al Azhar ini.

Ujang menyebut, solusi pemerintah bukan hanya memberikan pelatihan online Kartu Pra Kerja, lalu memberi uang pada mereka. Tapi menyiapkan lapangan pekerjaan.

"Yang dibutuhkan rakyat itu makan. Nah dengan adanya lapangan pekerjaan, mereka bisa bekerja dan bisa makan," jelas Ujang.

Sementara, Sekjen PAN Eddy Soeparno menilai, pemberian Kartu Pra Kerja untuk mengatasi dampak sosial ekonomi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat wabah tidak tepat.

Menurut dia, program tersebut kurang tepat karena Kartu Pra Kerja bertujuan memberikan keterampilan tambahan atau meningkatkan keterampilan orang yang sedang mencari kerja.

"Karena program Kartu Pra Kerja pada hakikatnya untuk memberikan skill tambahan, peningkatan kapasitas dari orang yang mencari kerja," ujar Eddy .

Eddy mengatakan, dalam kondisi saat ini yang perlu dibantu adalah orang-orang yang kehilangan pekerjaan.

Dengan demikian jika merujuk kepada tujuan dibuatnya Kartu Pra Kerja tersebut, tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat ini.

Menurut Eddy, jangan sampai setelah mereka selesai mendapatkan pelatihan dalam program Kartu Pra Kerja, tetapi lapangan pekerjaannya tidak ada.

"Sekarang ini kita justru ingin membantu mereka yang kehilangan pekerjaan. Ini (pemberian Kartu Pra Kerja) tidak tepat," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR ini.

Baca Juga:

Luhut Tolak Keinginan Anies Hentikan KRL, Pemprov DKI tak Berkutik

Yang paling tepat untuk membantu masyarakat agar tidak kehilangan pekerjaan dampak COVID-19 adalah memberikan bantuan langsung untuk dunia usaha.

Eddy juga menilai, stimulus yang diberikan pemerintah dalam mengatasi dampak COVID-19 sebesar Rp405 triliun terlalu kecil.

Pemerintah telah membuka pendaftaran program Kartu Pra kerja sejak Sabtu (11/4).

Para anggota Kartu Prakerja nantinya akan mendapat pelatihan online yang disediakan oleh digital platform mitra resmi pemerintah.

Hingga saat ini, ada sekitar 900 jenis pelatihan online yang disediakan oleh delapan digital platform. (Knu)

Baca Juga:

Jelang Ramadan, Kemenag Wanti-wanti Umat Islam Tak Lakukan Ziarah Kubur