Eddy Flo
MerahPutih.Com - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyinggung penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu yang masih menjadi komitmen pemerintah saat ini.
Hal itu disampaikan Kiai Ma'ruf saat menghadiri peringatan Hari HAM Internasional yang digelar Komisi Nasional (Komnas) HAM, Senin (9/12).
Baca Juga:
Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta Selidiki Meninggalnya Ratusan Petugas KPPS
"Berkenaan dengan masalah pelanggaran HAM masa lalu, pemerintah tetap memegang komitmen untuk terus berupaya mencari solusi yang terbaik, antara lain, melalui kajian-kajian oleh berbagai instansi yang berkompeten," ujar Ma'ruf di Komnas HAM.
Hari HAM Internasional diperingati setiap tanggal 10 Desember sebagai penghormatan atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM di dunia sekaligus didasarkan pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang telah berusia 71 tahun.
Untuk memperingati Hari HAM Internasional, Komnas HAM RI menyelenggarakan rangkaian kegiatan, baik di Jakarta maupun di daerah, antara lain pemutaran dan diskusi film, pameran foto, diskusi publik, pentas seni dan Seminar Nasional tentang "20 Tahun UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM" yang digelar pada Selasa (10/12).
Ma'ruf mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk melakukan upaya nyata pemenuhan HAM di bidang hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebab, ia mengakui dari unsur tersebut belum semua tercapai.
"Harus diakui bahwa capaian tersebut ada yang sudah dapat diselesaikan dan ada juga yang belum," ujar Ma'ruf.
Ia pun mendorong berbagai kerja sama internasional juga aktif dijalin dalam rangka peningkatan kualitas penghormatan terhadap HAM melalui pertukaran pengalaman dan informasi serta peningkatan kualitas SDM di bidang HAM.
"Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 merupakan bukti kuatnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen dan kebijakan Indonesia di bidang HAM," ujarnya.
Ia menegaskan Pemerintah akan terus memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia, yang mengacu pada prinsip Pancasila sebagai ideologi, kepribadian dan identitas bangsa.
Untuk mewujudkan pemenuhan HAM tersebut, Pemerintah memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk bekerja sama dengan dunia dan organisasi internasional.
"Tugas Pemerintah adalah memastikan terselenggaranya penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Tugas ini memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen bangsa. Berbagai kerjasama internasional juga aktif dijalin dalam rangka peningkatan kualitas penghormatan terhadap HAM," ujarnya.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan pelanggaran HAM itu disebutnya dapat mengganggu pembangunan Indonesia ke depannya.
Menurut Ahmad, Indonesia masih diramaikan dengan persoalan intoleransi, diskriminasi dan ekstremisme dengan kekerasan.
"Pelanggaran HAM makin berat, konflik agaria dan sumber daya alam, dan tak kalah pentingnya adalah persoalan intoleransi, diskriminasi, dan ekstremisme dengan kekerasan yang bisa mengganggu pembangunan ekonomi dan politik kita saat ini maupun masa depan," kata Ahmad.
Ia mengungkapkan bahwa persoalan tersebut mesti diselesaikan secara mendalam dengan menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai indikator utama dalam kerangka NKRI.
Baca Juga:
Komnas HAM Diminta Beri Perhatian ke Kasus Air Keras Novel Baswedan
Ahmad menyatakan percaya kepada pemerintahan yang akan terus berkomitmen menjaga kemanusiaan dan keadaban sebagaimana diamanatkan konstitusi maupun standar hak asasi manusia internasional.
"Yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan kelembagaan Komnas HAM, baik dari sisi mandat fungsi wewenang maupun sarana dan prasarana," katanya.
Ia pun meyakini pemerintah bersama Komnas HAM menuntaskan komitmen kemanusiaan dan keadabaan sebagaimana diamanatkan konstitusi dan hak asasi manusia internasional.(Knu)
Baca Juga:
Komnas HAM Peringatkan Semua Pihak Jangan Terlalu Reaktif Saat Demonstrasi
