Komnas HAM Peringatkan Semua Pihak Jangan Terlalu Reaktif Saat Demonstrasi

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 25 September 2019
 Komnas HAM Peringatkan Semua Pihak Jangan Terlalu Reaktif Saat Demonstrasi

Komisioner Komnas HAM Amiruddin (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Komisioner Komnas HAM Amiruddin memperingatkan semua pihak baik dari kepolisian, mahasiswa, ataupun masyarakat agar tidak terlalu reaktif dalam menghadapi demonstrasi.

Menurut dia, di negara demokrasi seperti Indonesia, demonstrasi adalah suatu hal yang wajar karena merupakan salah satu bentuk menyampaikan aspirasi.

Baca Juga:

Banyak Mahasiswa Tumbang Dihajar Polisi, Aktivis: Ini Terburuk Pasca Reformasi

"Oleh karena itu saya juga meminta semua pihak untuk memperhatikan hal-hal ini dengan baik agar tidak menyikapinya terlalu reaktif," kata Amiruddin kepada wartawan di RSPP, Jakarta Selatan, Rabu (25/9).

Komisioner Komnas HAM Amiruddin minta semua pihak tahan diri dalam aksi demonstrasi
Anggota Komnas HAM Amiruddin (Foto: antaranews)

Terkait kerusuhan yang terjadi, Amiruddin menyampaikan akan berkoordinasi dengan Irwasum Polri.

"Misalnya perubahan situasi itu seperti apa terjadinya, sehingga bisa ada pemukulan dan segala macam. Mengapa sampai malam masih ada demo," sambungnya.

Adapun polisi hingga pagi tadi mencatat ada 265 mahasiswa yang mengalami luka-luka akibat bentrokan.

Tidak hanya itu, ia juga mengatakan Komnas HAM berharap para mahasiswa atau keluarga mahasiswa yang menjadi korban unjuk rasa berujung ricuh untuk datang ke Komnas HAM untuk mengadu.

Meski begitu, ia mengatakan sampai saat ini belum menemukan adanya dugaan penggunaan kekuatan berlebih dari pihak kepolisian.

Untuk itu ia mengatakan akan membuka komunikasi dengan pihak kepolisan untuk mencari keterangan lebih lanjut mengenai kericuhan tersebut.

Baca Juga:

Fahri Hamzah Desak Intelijen Analisis Kerusuhan Demo Depan Gedung DPR

"Untuk hal-hal seperti ini saya berharap polisi bisa lebih baik ke depannya. Supaya tidak terulang lagi seperti bulan Mei. Jadi tidak perlu menggunakan kekerasan berlebih dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa karena saya juga pernah jadi demonstran mahasiswa," kata Amiruddin.

Untuk diketahui, gelombang aksi mahasiswa turun jalan mahasiswa berlanjut pada Selasa kemarin, 24 September 2019 setelah sebelumnya mereka juga melakukam aksi pada Senin 23 September 2019. Aksi bukan hanya dilakukan di daerah, tapi juga di Ibu Kota. Di Ibu Kota aksi mahasiswa digelar di depan Gedung DPR/MPR.(Knu)

Baca Juga:

Seusai Demo Rusuh di DPR, Kapolda Metro Jaya Pastikan Jakarta Kondusif

#Demo Rusuh #Demo Mahasiswa #Komnas HAM #Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - 2 jam, 51 menit lalu
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 sebagai langkah konstitusional menindaklanjuti Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Indonesia
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Dankodiklat TNI membuka Tarkorna XV. Pada acara ini, GM FKPPI meluncurkan transformasi berbasis AI.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Indonesia
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Pihaknya tidak menarik biaya sepeser pun untuk proses tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Indonesia
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Enam saksi telah diperiksa, yaitu empat karyawan dan dua orang lainnya yang merupakan bagian sumber daya manusia (HRD) di tempat usaha tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Indonesia
Bareskrim Fokus Usut Sumber Kayu Ilegal Logging yang Terseret Banjir di Sungai Tamiang
Bareskrim Polri menyelidiki dugaan pembalakan liar dan pembukaan lahan di hulu Sungai Tamiang, Aceh, yang diduga terkait kerusakan lahan pemicu bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bareskrim Fokus Usut Sumber Kayu Ilegal Logging yang Terseret Banjir di Sungai Tamiang
Bagikan