Eddy Flo
MerahPutih.Com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan membentuk tim pencari fakta untuk menyelidi meninggalnya ratusan petugas KPPS di Pemilu 2019.
Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, tim tersebut rencananya akan merampungkan tugasnya sebelum tanggal 22 Mei atau pengumuman hasil rekapitulasi suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tim penggalian fakta itu, lanjut Ahmad Taufan akan meminta keterangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan petugas KPPS yang meninggal. Sejumlah wilayah termasuk Jawa Barat menjadi lokasi pendataan tim pencari fakta dari Komnas HAM.
"Ada apa sebetulnya terjadi, kemudian apa yang kemudian sudah dikerjakan selama ini dalam penanggulangan masalah ini," papar Ahmad Taufan Damanik di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).
Sementara, Kolaborasi Millenial Nusantara (KMN) mendesak Komnas ham bentuk timn pencari fakta (TPF) untuk mengusut misteri kematian ratusan petugas KPPS.
Inisiator Kolaborasi Millenial Nusantara, dr. Dhienda Nasrul sedikitnya menyampaikan tujuh poin yang harus menjadi perhatian bagi Komnas HAM guna membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).
Pertama, perekrutan petugas KPPS tidak menggunakan syarat surat sehat. Kedua, terdapat petugas KPPS perempuan yang hamil dan mengalami keguguran. Ketiga, waktu kerja melewati batas 40 jam per minggu dan tidak mengunakan shift pergantian waktu kerja.
Selanjutnya yang keempat, KPU tidam memastikan jaminan kesehatan BPJS atas petugas KPPS. Kelima, pemeriksaan diagnosis kematian dan data kematia tidam diumumkan secara jelas dan transparan oleh KPU.
"Keenam, terdapat kematian yang ditutup-tutupi sebagai kasus bunuh diri. Masih banyak kasus abu-abu yang perlu melalui proses autopsi," tandas Dhienda.
Dan ketujuh, meninggalnya ratusan petugas KPPS dalam kurun waktu kurang lebih 14 hari sejak pemilu dikategorikan sebagai Kematian Luar Biasa mejadi pertanyaan besar, dimana peran negara dalam melindungi warganya.
Dhienda bersama teman-temannya laku mengikatkan tali pita kuning dilengan Hariansyah perwakilan Komnas HAM sebagai simbol turut berduka cita kepada para korban.
Dan berharap kedepan, UU pemilu mampu direvisi agar sejak dari proses perekrutan KPPS hingga pasca pemilu, mereka mempunyai kejelasan.
"Undang-undangnya sedemikian rupa, seperti dari awal perekrutan temen-temen KPPS itu dibuat sedemikian rupa sehingga 2024 nanti UU ini melindungi teman teman KPPS, maka perlu revisi UU pemilu," tutup Dhienda.(Knu)
