Pembahasan RUU IKN Dikebut, Demokrat: Jangan Buru-buru Ini Urusan Bernegara

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 16 Desember 2021
Pembahasan RUU IKN Dikebut, Demokrat: Jangan Buru-buru Ini Urusan Bernegara

Ilustrasi - DPR RI. (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Demokrat DPR meminta keseriusan Panitia Khusus (Pansus) dalam membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Hal ini disampaikan menyikapi pembahasan RUU tersebut yang sudah dibawa ke tingkat tim perumus (timus).

Anggota Pansus RUU IKN Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengingatkan bahwa masih ada sejumlah substansi penting yang perlu dibahas di tingkat panitia kerja (panja).

"Kalau dulu ibu kota negara masuk konstitusi kenapa (sekarang) buat undang-undang ini, tidak seserius itu? Harus serius dong," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12).

Baca Juga:

Cek Lokasi IKN Baru, Tim Perumus DPR ke Kaltim Awal Januari 2022

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini mengatakan, tim perumus adalah tempat untuk membahas redaksional RUU yang sudah dibahas di tingkat panja.

Padahal, kata dia, di luar pembahasan pemerintah daerah khusus IKN yang telah disepakati, masih ada substansi penting lainnya yang harus dibahas di tingkat panja.

"Jangan buru-buru, jangan didesakkan karena ini urusan bernegara. Mindahin ibu kota kabupaten saja butuh waktu yang panjang, ini ibu kota negara," tegas dia.

Baca Juga:

RUU IKN Dibahas, Pemprov Jakarta Minta Kejelasan Status Wilayah

Meski menolak, Hinca menegaskan pihaknya tetap akan mengawal pembahasan RUU IKN di tingkat tim perumus. Pasalnya, RUU tersebut bukan hanya sekadar memindahkan ibu kota negara, tetapi juga bersinggungan dengan peradaban bangsa.

"Perlu kajian yang mendalam karena ini soal yang penting. Belum lagi kita ngomongin yang lain-lain ya, dampaknya, belum lagi sisiran tabrakannya dengan undang-undang yang lain," ujar Hinca. (Pon)

Baca Juga:

Percepat RUU IKN, Panja Bikin Tim Perumus

#Pemindahan Ibu Kota #Partai Demokrat #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
DPR Akhirnya Sahkan UU Reforma Agraria, ini Poin-poin yang Diatur
DPR akhirnya mengesahkan UU Reforma Agraria. Ada sejumlah poin yang diatur dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
DPR Akhirnya Sahkan UU Reforma Agraria, ini Poin-poin yang Diatur
Bagikan