Pembagian Hand Sanitizer Bergambar Bupati Klaten Dinilai Menyakiti Nurani Rakyat


Bupati Klaten Sri Mulyani. (Foto: instagram.com/yani_sunarno)
MerahPutih.com - Komnas HAM mengkritik pembagian hand sanitizer Kemensos berstiker gambar Bupati Klaten Sri Mulyani. Hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tak etis mengingat warga sekarang tengah terdampak penanganan COVID-19. Apalagi, Sri kemungkinan bakal maju kembali dalam Pilkada serentak 2020 mendatang.
"Jadi memasang foto pejabat-pejabat itu menurut kami dalam konteks gerakan penanganan ini itu tidak etis," kata Komisioner Pengkajian dan Penelitian COVID-19 Komnas HAM RI Choirul Anam, dalam video konferensi kepada wartawan, Selasa (29/4).
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Italia Minta Dibacakan Alquran Lawan Wabah Corona
Anam mengatakan, tindakan tersebut dapat menciderai gerakan solidaritas di masyarakat. Terlebih, hingga kini tidak ditemukan masyarakat biasa yang menempelkan stiker foto saat memberi bantuan.
"Yang kedua, itu menciderai gerakan solidaritas masyarakat, masyarakat saja enggak pernah ngasih foto dan sebagainya, ini kok malah ada pejabat yang nempelin foto gitu," katanya.
Anam menyarankan stiker yang dipasang pada bantuan sosial sebaiknya berupa anjuran untuk tetap di rumah. Hal itu, kata Anam, jauh lebih terhormat dibanding memasang foto pejabat publik yang sarat akan muatan politik.
"Itu jauh lebih terhormat daripada ngasih foto dan ini peringatan bagi kita semua agar terutama pejabat publik ini tidak boleh memanfaatkan ruang kesusahan kita semua menjadi ruang politik untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan kesehatan," ujarnya.

Anam berpandangan bahwa hal tersebut tidak etis dan dapat menjurus kepada penyalahgunaan kewenangan.
“Prinsip dasarnya itu tidak etis. Apapun sumber dananya, apakah ABPN, APBD, atau kantongnya sendiri, dalam konteks memasang foto pejabat dalam pemberian bantuan itu problem etika politiknya sangat serius,” ujarnya.
Anam sekaligus menyoroti sejumlah isu terkait pembagian bantuan sosial yang dinilai belum maksimal.
“Masih banyak catatan sebenarnya soal pemberian bantuan sosial, yang kurang tepat sasaran karena datanya kurang pas, terus juga belum maksimal karena memang kalau lihat angka dengan perbandingan penduduk juga memang berat,” tutur dia.
Bupati Klaten Sri Mulyani mendapat sorotan karena terdapat foto dirinya yang menempel di sebuah hand sanitizer bantuan dari Kementerian Sosial.
Hal itu berujung trending-nya tanda pagar (tagar) #BupatiKlatenMemalukan.
Tak berselang lama, Sri Mulyani menyatakan permohonan maafnya karena terdapat kekeliruan di lapangan.
Baca Juga:
Bupati Karangnyar Tolak Permintaan Ratusan Takmir Masjid Salat Tarawih Berjamaah
Sri Mulyani menjelaskan, kekeliruan tersebut lantaran bantuan dari Kemensos jumlahnya tak sebanding dengan yang disalurkan Pemkab Klaten.
"Di lapangan mungkin ditempelin semua. Kejadiannya seperti itu," terang dia.
Adapun bantuan hand sanitizer dari Kemensos, kata dia, hanya 1.000 botol saja dan milik Pemkab Klaten mencapai puluhan ribu botol.
Akibatnya, jelas Sri Mulyani, oleh petugas di lapangan kemungkinan ikut tertempel dengan stiker wajahnya semua.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyebutkan, ada beberapa hand sanitizer berstiker gambar wajahnya turut dibagikan kepada internal PDI-P, yakni untuk pengurus anak cabang (PAC) di 26 kecamatan.
"Ada beberapa (yang dibagikan), karena itu hanya 26 kecamatan saja. Untuk PAC," papar dia. (Knu)
Baca Juga:
5.800 Mobil/Motor Coba Terobos Larangan Mudik, Total Pelanggar PSBB 23 Ribu
Bagikan
Berita Terkait
Komnas HAM Minta Polda Buka Ruang Peninjauan Kembali Kasus Kematian Diplomat Arya

Temuan Komnas HAM di Balik Persekusi Retreat Kristen di Cidahu Sukabumi, Pengusiran hingga Perusakan

Pembubaran Retreat Keagamaan di Sukabumi Dinilai sebagai Bentuk Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Bantah Fadli Zon, Komnas HAM Ungkap Bukti Kekerasan Seksual saat Peristiwa Mei 98

Komnas HAM Bakal ke Raja Ampat, Selidiki Dugaan Intimidasi hingga Pelanggaran Tambang Nikel

Proyek Tambang Nikel di Raja Ampat Berpotensi Langgar HAM, Bisa Picu Konflik Horizontal

TNI AD Anggap 'Sentilan' Komnas HAM soal Insiden Ledakan Garut sebagai Masukan

Komnas HAM Temukan 21 Buruh Sipil Dibayar Rp 150 Ribu Saat Ledakan Garut, TNI Angkat Suara

Komnas HAM Investigasi Kasus Tragedi Pesta Miras Oplosan di Lapas Bukittinggi

Dikaitkan dengan Oriental Circus Indonesia, TN AU Akui Pernah Kerjasama
